Pemerintahan Joe Biden Bakal Setujui Penjualan 50 Jet F-15 ke Israel
Buat ringkasan dengan AI
Pemerintahan Joe Biden hampir menyetujui penjualan sebanyak 50 jet tempur F-15 buatan Amerika Serikat (AS) ke Israel. Nilai kesepakatan penjualan pesawat tempur itu diperkirakan lebih dari US$18 miliar atau sekitar Rp 284,4 triliun.
Menurut laporan CNN, transaksi tersebut akan menjadi penjualan militer asing terbesar AS ke Israel sejak negara itu berperang dengan Hamas pada 7 Oktober 2023. Menurut sumber CNN, pemerintah AS juga diperkirakan akan segera memberitahu Kongres tentang penjualan baru untuk peralatan amunisi berpemandu presisi ke Israel.
Penjualan baru beberapa persenjataan tercanggih AS menggarisbawahi sejauh mana AS terus mendukung Israel secara militer. Bahkan, ketika para pejabat pemerintahan Biden mengkritik operasi Israel di Gaza. Kementerian Kesehatan Gaza menyebut serangan Israel telah menewaskan lebih dari 32.000 orang Palestina sejak Oktober lalu.
Penjualan senjata ini kemungkinan akan diperdebatkan dengan hangat di Kongres, terutama oleh anggota Partai Demokrat yang merupakan partai Biden. Penjualan senjata AS ke Israel telah mendapat sorotan tajam dalam beberapa bulan terakhir.
Para anggota parlemen dari Partai Demokrat telah menyerukan untuk membatasi bantuan militer kepada Israel sampai mereka mengizinkan lebih banyak bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza dan melakukan lebih banyak hal untuk melindungi warga sipil di sana.
Sejak serangan Hamas terhadap Israel pada bulan Oktober, yang menewaskan lebih dari 1.200 warga Israel, AS telah melakukan lebih dari 100 penjualan militer asing ke Israel. Menurut seorang pejabat yang mengetahui masalah ini, sebagian besar penjualan senjata itu tidak memerlukan pemberitahuan kepada Kongres.
Tetapi, penjualan F-15 senilai US$18 miliar cukup besar sehingga memerlukan pemberitahuan Kongres. Menurut dua sumber CNN, pemerintah secara informal memberi tahu komite Hubungan Luar Negeri DPR dan Senat tentang penjualan F-15 pada akhir Januari lalu.
Pemberitahuan informal tersebut memberikan waktu bagi anggota parlemen dan staf Kongres untuk meninjau rincian dan mengajukan pertanyaan sebelum Departemen Luar Negeri mengirimkan pemberitahuan resmi kepada semua anggota parlemen.
Anggota Partai Republik di Komite Hubungan Luar Negeri Senat, Senator James Risch, telah memberikan persetujuannya atas penjualan tersebut. Seorang ajudan Kongres mengatakan kepada CNN bahwa Ketua Komite Hubungan Luar Negeri DPR Michael McCaul juga telah menyetujui transaksi tersebut untuk dilanjutkan ke notifikasi resmi Kongres.
Namun Senator Ben Cardin, ketua komite dari Partai Demokrat, dan Greg Meeks, anggota komite Urusan Luar Negeri DPR dari Partai Demokrat, masih bisa menghambat penjualan tersebut jika mereka mengajukan keberatan.
Jika tidak ada keberatan, Departemen Luar Negeri akan mengirimkan pemberitahuan resmi kepada semua anggota parlemen. Kemudian, parlemen memiliki waktu 30 hari untuk memblokir penjualan tersebut melalui resolusi ketidaksetujuan bersama. Menurut Congressional Research Service, Kongres tidak pernah berhasil memblokir penjualan senjata yang diusulkan melalui resolusi semacam itu.
Kekhawatiran Para Diplomat terhadap Dukungan Intelijen AS untuk Israel
Ada juga kekhawatiran yang berkembang di kalangan Partai Demokrat atas kelanjutan praktik berbagi intelijen dengan Israel. Praktik ini diperluas atas perintah Presiden Joe Biden setelah serangan 7 Oktober oleh Hamas.
Menurut beberapa sumber CNN, beberapa dari dukungan intelijen tersebut berupa apa yang disebut sebagai intelijen mentah yang digunakan Israel untuk menemukan sandera. Data intelijen ini juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi target Hamas.
Sementara itu, semakin banyak diplomat AS yang merasa frustrasi atas keengganan pemerintah untuk menggunakan pengaruhnya terhadap Israel untuk mengubah pendekatan mereka terhadap perang yang sedang berlangsung.
"Apa yang Anda dengar tentang rasa frustrasi di dalam pemerintahan atas kebijakan Israel, itu nyata," kata seorang diplomat AS kepada CNN dengan syarat tidak disebutkan namanya. "Kami diminta untuk bertindak dengan cara yang mengabaikan apa yang kami lihat di lapangan."
Para diplomat tersebut juga mengatakan kepada CNN bahwa mereka frustrasi dengan upaya pemerintah untuk mengecilkan abstainnya AS dari pemungutan suara di PBB minggu lalu mengenai resolusi gencatan senjata di Gaza. Para diplomat itu menyebut apa yang seharusnya menjadi pesan yang tegas kepada Israel dilemahkan oleh AS yang bersikeras bahwa resolusi tersebut tidak mengikat.
Para diplomat yang tidak puas ini mengatakan bahwa mereka ingin melihat AS mengancam penjualan senjata di masa depan ke Israel untuk membantu mengurangi pertempuran berdarah. Namun, penjualan F-15 dan amunisi berpemandu presisi yang diusulkan mengindikasikan bahwa pemerintah AS tidak berencana untuk membatasi bantuan militer dalam waktu dekat.
