Turki Putuskan Hubungan Dagang, Israel Meradang
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengambil tindakan keras atas penyerangan Israel terhadap Palestina yang tak kunjung berhenti. Erdogan mengambil kebijakan menangguhkan seluruh perdagangan dengan Israel karena tragedi kemanusiaan yang semakin buruk di Gaza.
Menurut Menteri Perdagangan Turki Omer Bolat penangguhan hubungan dagang ini akan dilakukan sampai Israel mengizinkan aliran bantuan kemanusiaan yang tidak terputus dan cukup untuk rakyat Palestina di Gaza.
Bolat mengatakan Turki mengkritik sikap tanpa kompromi Israel terhadap gencatan senjata, serta situasi kemanusiaan di kota Rafah di Gaza Selatan. “Turki telah menangguhkan semua ekspor dan impor dengan Israel sampai gencatan senjata permanen tercapai dan bantuan masuk ke Gaza diizinkan tanpa gangguan apa pun,” kata dia, dikutip dari Al Jazeera, Sabtu (4/5/2024).
Mengutip BBC, hubungan dagang kedua negara memiliki nilai US$ 7 miliar pada 2023. Turki merupakan salah satu negara pemasok besi dan baja, bahan bakar jet, pestisida, dan peralatan konstruksi untuk Israel.
Pada 2023, Turki merupakan negara sumber impor terbesar kelima bagi Israel. Sedangkan Israel adalah pasar ekspor terbesar ke-13 bagi Turki dengan proporsi 2,1% dari total ekspor Turki pada 2023.
Pada tahun 1949, Turki merupakan negara mayoritas Muslim pertama yang mengakui Israel. Namun hubungan keduanya memburuk dalam beberapa dekade terakhir. Pada 2010, Turki memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel setelah 10 aktivis Turki pro-Palestina tewas dalam bentrokan dengan pasukan komando Israel yang menaiki kapal milik Turki yang mencoba mendobrak blokade maritim Israel di Jalur Gaza.
Israel Meradang, Berikan Waktu 7 Hari bagi Hamas untuk Setujui Rancangan Gencatan Senjata
Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz, menunjukkan kemarahannya atas sikap Turki. Dalam media sosial X (dulu Twitter), ia menuduh Recep Tayyip Erdogan bertindak seperti seorang diktator.
Ia menuliskan, "Erdogan mengabaikan kepentingan rakyat dan pengusaha Turki serta mengabaikan perjanjian perdagangan internasional."
