Media Asing Soroti Demo di DPR, Bahas Keuntungan Aliansi Jokowi atas RUU Pilkada

Media asing menyoroti demo penolakan atas langkah DPR menganulir putusan MK atau Mahkamah Konstitusi terkait aturan Pilkada. Mereka menyebut, cara DPR ini bisa menguntungkan aliansi Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan penggantinya, Prabowo Subianto.

Straits Times melaporkan, DPR menunda rapat di tengah aksi protes atas pembahasan RUU Pilkada yang dinilai akan menguntungkan aliansi Presiden Jokowi dan Prabowo Subianto.

Media yang berbasis di Singapura itu menyebutkan, Indeks Harga Saham Gabungan alias IHSG dan rupiah jatuh pada perdagangan Kamis pagi (22/8).

Straits Times juga menyebutkan bahwa warganet di Indonesia, termasuk selebritas, menyerukan ‘peringatan darurat’ atas langkah DPR bergegas meloloskan RUU Pilkada yang akan melemahkan putusan MK.

Outlet media itu menyampaikan, DPR di Indonesia ingin mengubah UU yang memungkinkan putra bungsu Presiden Jokowi yakni Kaesang Pangarep yang berusia 29 tahun, bisa mencalonkan diri sebagai wakil gubernur.

RUU itu juga disebut oleh Straits Times, memungkinkan sekutu Prabowo dan Jokowi mencalonkan diri hampir tanpa pesaing dalam Pilkada di Jawa Tengah dan Jakarta.

Sementara itu, Bloomberg mengungkapkan bahwa PDIP berupaya memboikot persidangan di parlemen dan berencana mengajukan nota keberatan.

“Parlemen harus meloloskan UU tersebut sebelum batas waktu 26 Agustus untuk pencalonan dalam Pilkada November,” demikian dikutip dari Bloomberg.

Reuters juga membahas upaya DPR menghalangi kritikus pemerintah yang vokal dalam memperebutkan jabatan gubernur Jakarta, serta membuka jalan bagi putra bungsu Presiden Jokowi maju dalam Pilkada di Jawa.

“Perebutan kekuasaan antara parlemen dan lembaga yudikatif terjadi di tengah perkembangan politik yang dramatis selama seminggu di negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, dan di akhir masa jabatan kedua Presiden Jokowi,” demikian dikutip dari Reuters.

Media yang berbasis di Kanada itu menyebutkan, Presiden Jokowi pertama kali terpilih pada 2014. Jokowi saat itu dipuji sebagai pahlawan demokrasi, sebagian besar karena ia dianggap tidak terikat oleh oligarki dan elit militer.

Presiden Jokowi dipuji karena catatan ekonominya yang solid tetapi semakin dikritik karena kemerosotan demokrasi lembaga-lembaga negara selama dekade masa jabatan.

BBC juga membahas soal keuntungan aliansi Presiden Jokowi atas langkah DPR menganulir putusan MK soal aturan Pilkada. :Status quo akan tetap dipertahankan, yang menguntungkan partai-partai koalisi yang berkuasa di bawah Presiden Jokowi dan penggantinya, Prabowo Subianto,” demikian dikutip.

Akibatnya, banyak pemilihan kepala daerah diperkirakan berlangsung tanpa ada pesaing.

Keputusan DPR tersebut juga berarti bahwa seorang kritikus utama pemerintah, Anies Baswedan, tidak bisa mencalonkan diri sebagai gubernur Jakarta.

“Pemerintah Indonesia juga berupaya mencari cara untuk menyiasati putusan MK yang mempertahankan batas usia minimal saat ini, yaitu 30 tahun, bagi para calon, yang akan menghalangi putra Jokowi yakni Kaesang Pangarep, mencalonkan diri dalam kontes regional di Jawa Tengah,” demikian dikutip dari BBC.