Joe Biden: Elon Musk Pekerja Ilegal saat Memulai Karier di Amerika

Presiden Joe Biden mengungkap, CEO Tesla dan SpaceX Elon Musk pernah menjadi pekerja ilegal saat awal kariernya di Amerika Serikat, jauh sebelum menjadi orang terkaya dunia saat ini. Biden menilai Musk yang kini menjadi megadonor Partai Republik dan juru kampanye Trump munafik saat membahas maraknya pekerja imigran di Negara Ekonomi terbesar dunia ini. 

" Orang terkaya di dunia itu ternyata adalah pekerja ilegal di sini. Dia seharusnya berada di sekolah saat dia datang dengan visa pelajar, tapi dia tidak berada di sekolah dan melanggar hukum." ujar Biden saat acara kampanye untuk mendukung Partai Demokrat yang berlangsung di Pittsburgh, Pennsylvania, pada Sabtu  (26/10).

Biden menyebut Musk sebagai sekutu baru mantan Presiden Donald Trump yang kaya ray. Biden pun  mengkritik Trump dan Partai Republik karena gagal menandatangani undang-undang yang akan memperbaiki masalah perbatasan saat memerintah.

Ia pun mengklaim jumlah orang yang melintasi perbatasan secara ilegal lebih sedikit daripada kapan pun sejak tahun ketiganya menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat.

Tim kampanye Trump tidak segera menanggapi permintaan CNBC untuk mengomentari pernyataan Biden.

Musk baru-baru ini menyelesaikan serangkaian acara di negara bagian Pennsylvania yang sama, tempat ia berusaha meyakinkan para pemilih untuk mendukung Trump dan kebijakan Trump. Ia juga menggerakkan basis penggemarnya di sana dengan membagikan hadiah lotere senilai US$1 juta kepada para pemilih terdaftar di negara bagian yang masih belum jelas pilihannya.

Menurut analisis oleh Peterson Institute for International Economics, proposal kebijakan imigrasi baru Trump mencakup rencana operasi deportasi terbesar dalam sejarah AS, mengakhiri kewarganegaraan berdasarkan kelahiran, dan mencabut visa serta mendeportasi mahasiswa asing yang merupakan demonstran pro-Palestina.

Komentar Biden tentang Musk, aliansi Trump-nya, dan kemunafikannya tentang imigrasi menyusul laporan Washington Post yang mengutip korespondensi, catatan hukum, dan banyak orang yang membantu Musk memperoleh visa kerja pada tahun 1996 setelah ia bekerja di sana tanpa visa.

Musk tiba di AS dengan niat untuk melanjutkan sekolah pascasarjana di Stanford pada pertengahan tahun 90-an. Ia tidak mendaftar dalam program yang katanya diterima dan malah mulai membangun perusahaan rintisan yang didukung modal ventura bernama Zip2 bersama saudaranya.

The Washington Post menulis bahwa investor di perusahaan pertama Musk khawatir tentang pendiri mereka yang dideportasi dan memberinya tenggat waktu untuk memperoleh visa kerja.

Zip2 dijual dengan harga sekitar US$300 juta pada tahun 1999, keuntungan tak terduga yang memungkinkan Elon Musk kemudian menjadi investor awal dan CEO Tesla. Ia pun memulai usaha kedirgantaraan padat modalnya SpaceX, yang sekarang menjadi kontraktor pertahanan utama AS.

Bisnis-bisnis tersebut telah mendorong Musk menjadi orang terkaya di dunia di atas kertas. Menurut Forbes, kekayaan bersih CEO Tesla saat ini sekitar US$274 miliar.

Pada akhir tahun 2022, Musk menggunakan kekayaan yang cukup besar itu untuk mengakuisisi jejaring sosial Twitter dengan harga pembelian US$44 miliar.

Di platform tersebut, sejak berganti nama menjadi X, Musk telah berulang kali mengklaim dalam unggahan yang dilihat oleh basis penggemar daringnya yang besar bahwa

Ia juga telah menyebarkan klaim palsu bahwa warga negara non-AS secara sistematis memberikan suara dalam pemilihan umum AS. Ini adalah teori konspirasi yang dilontarkan oleh kelompok konservatif untuk meletakkan dasar hukum guna menentang hasil pemilihan jika calon dari Partai Demokrat, Wakil Presiden Kamala Harris, memenangkan kursi kepresidenan.

Di AS, pendaftaran atau pemilihan umum federal atau di bawah hukum setiap negara bagian sudah merupakan kejahatan federal.

Menurut penelitian yang disusun oleh Brennan Center for Justice, penelitian ekstensif mengungkapkan bahwa penipuan sangat jarang terjadi, peniruan identitas pemilih hampir tidak ada, dan banyak kasus dugaan penipuan sebenarnya adalah kesalahan pemilih atau administrator. Hal yang sama berlaku untuk surat suara, yang aman dan penting untuk menyelenggarakan pemilu yang aman di tengah pandemi virus corona.