Bursa Saham Korsel dan Won Jeblok Usai Kisruh Status Darurat Militer

Pengumuman status darurat Korea Selatan tadi malam, Selasa (3/12) memukul pasar keuangan negara tersebut meski hanya berlaku beberapa jam dan telah dicabut Rabu (4/12) dini hari. Won jatuh ke level terendah dalam dua tahun terakhir, sedangkan bursa saham Kospi dibuka anjlok 2%. 

Mengutip Reuters, pengumuman Presiden Yoon Suk-yeol's berdampak langsung pada won. Pada satu titik, won turun 2% dan bersiap menghadapi kerugian satu hari terbesar  sejak 9 November 2016, sehari setelah pemilihan umum AS 2016 yang membawa Donald Trump ke tampuk kekuasaan dan memulai penghitungan waktu untuk perang dagang yang membayangi dengan Tiongkok.

Hal ini memperkuat status won sebagai mata uang utama Asia dengan kinerja terburuk terhadap dolar pada tahun ini. Won melemah terhadap dolar AS hampir 10%. Indeks acuan Kospi juga merupakan salah satu indeks saham dengan kinerja terburuk di Asia tahun ini, turun hampir 6% sepanjang tahun ini hingga Selasa (4/12). Saat pembukaan pasar hari ini, Kospi turun hingga 2%. 

Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol secara mengejutkan mengumumkan status darurat militer untuk pertama kalinya dalam 50 tahun terakhir pada Selasa (3/12) malam. Ia menyebutkan pasukan antinegara dan ancaman Korea Utara dibalik keputusan tersebut saat mengumumkannya melalui siaran TV larut malam. 

Mengutip BBC,  keputusan itu mendorong ribuan orang berkumpul di parlemen untuk memprotes, sementara anggota parlemen oposisi bergegas ke sana untuk meloloskan pemungutan suara darurat guna mencabut tindakan tersebut. Setelah kalah, Yoon muncul beberapa jam kemudian untuk menerima suara parlemen dan mencabut perintah darurat militer  para Rabu (4/12) dini hari. 

Menurut para pengamat, Yoon seperti presiden yang sedang dikepung. Dalam pidatonya pada Selasa malam, ia menceritakan upaya oposisi politik untuk melemahkan pemerintahannya sebelum mengatakan bahwa ia mengumumkan darurat militer demi menghancurkan kekuatan anti-negara yang telah menimbulkan kekacauan.

Dekritnya untuk sementara menempatkan militer sebagai penanggung jawab, dengan pasukan berhelm dan polisi dikerahkan ke gedung parlemen Majelis Nasional tempat helikopter terlihat mendarat di atap.

Media lokal juga menunjukkan adegan pasukan bertopeng dan bersenjata memasuki gedung, sedangkan staf mencoba menahan mereka dengan alat pemadam kebakaran.

Sekitar pukul 23:00 waktu setempat atau 21.00 WIB pada Selasa,  militer mengeluarkan dekrit yang melarang protes dan aktivitas oleh parlemen dan kelompok politik, dan menempatkan media di bawah kendali pemerintah.

Namun, politisi Korea Selatan segera menyebut deklarasi Yoon ilegal dan inkonstitusional. Pemimpin partainya sendiri, Partai Kekuatan Rakyat yang konservatif, juga menyebut tindakan Yoon sebagai langkah yang salah.

Sementara itu, pemimpin partai oposisi terbesar di negara itu, Lee Jae-myung dari Partai Demokrat liberal, meminta anggota parlemennya untuk berkumpul di parlemen guna menolak deklarasi tersebut. Ia juga meminta warga Korea Selatan untuk hadir di parlemen sebagai bentuk protes.

"Tank, pengangkut personel lapis baja, dan tentara bersenjata dan bersenjata pisau akan menguasai negara ini. Warga negara saya sekalian, silakan datang ke Majelis Nasional.”

Ribuan orang mengindahkan seruan itu, bergegas berkumpul di luar gedung parlemen yang kini dijaga ketat. Para pengunjuk rasa meneriakkan: "Tidak ada darurat militer!" dan "hancurkan kediktatoran".

Media lokal yang menyiarkan dari lokasi itu memperlihatkan beberapa perkelahian antara pengunjuk rasa dan polisi di gerbang. Namun, meskipun ada kehadiran militer, ketegangan tidak meningkat menjadi kekerasan.

Para anggota parlemen juga dapat melewati barikade, bahkan memanjat pagar untuk mencapai ruang pemungutan suara. Tak lama setelah pukul 01:00 pada hari Rabu, parlemen Korea Selatan, dengan 190 dari 300 anggotanya yang hadir, menolak tindakan tersebut. Deklarasi darurat militer Presiden Yoon dinyatakan tidak sah.