Perang Dagang Trump, Barang Cina Kena Tarif Tambahan 104% Mulai Hari Ini

Presiden Amerika Serikat Donald Trump dipastikan mengenakan tarif tambahan mencapai 104% terhadap semua impor barang dari Cina mulai Rabu (9/4). Tarif ini berlaku di atas tarif Tiongkok yang telah berlaku sebelum masa jabatan kedua Trump.

Kepastian pemberlakuan tarif ini disampaikan Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt. "Negara-negara seperti Tiongkok, yang memilih untuk membalas dan mencoba menggandakan perlakuan buruk mereka terhadap pekerja Amerika, telah melakukan kesalahan," kata Leavit seperti dikutip dari CNN, Rabu (9/4),

Menurut dia, Cina ingin membuat kesepakatan dengan AS, tetapi tak paham bagaimana melakukannya. Namun, ia menolak menjelaskan, persyaratan apa yang dipertimbangkan Trump untuk menurunkan tarif terhadap barang-barang Cina.

Trump pada awal pekan lalu mengumumkan tambahan tarif kepada barang-barang Cina mencapai 34%. Kebijakan tarif balasan ini disikapi Cina dengan balasan tarif tambahan sebesar 34% yang berlaku pada Rabu (9/4). 

Trump kemudian mengancam akan menaikkan tarif tambahan sebesar 50% jika Beijing tak menarik rencana tarif balasan itu paling lambat Selasa siang (8/4) waktu setempat. 

Namun, Cina tak mundur. Kementerian Perdagangan Cina sebelumnya menyatakan, pihaknya “menentang keras” tarif tambahan sebesar 50% terhadap impor mereka. Cina menyebut langkah Trump sebagai “kesalahan demi kesalahan" dan berjanji untuk meningkatkan pembalasan terhadap ekspor AS.

Cina merupakan sumber impor terbesar kedua bagi Amerika tahun lalu dengan nila perdagangan mencapai US$439 miliar ke AS. Sedangkan AS, mengekspor barang senilai US$144 miliar ke China. Tarif timbal balik ini mengancam akan merugikan industri dalam negeri dan dapat mengakibatkan PHK.

Trump awalnya mengenakan tarif tambahan sebesar 10% pada semua barang Cina pada Februari, tanpa pengecualian, menghubungkannya dengan dugaan peran negara tersebut dalam membantu imigrasi ilegal dan menyelundupkan fentanil ke AS. Ia menggandakan tarif tersebut pada bulan lalu dan mengancam tambahan tarif baru sebesar 34% pada awal pekan lalu. 

Menurut analisis Peterson Institute for International Economic, AS mengenakan tarif rata-rata sebesar 19,3% terhadap barang-barang Cina ketika masa jabatan pertama Trump berakhir. Pemerintahan Biden mempertahankan sebagian besar tarif Trump sambil menambahkan tarif tambahan, sehingga tarif rata-rata menjadi 20,8%.

Dengan tarif tambahan baru, maka tarif rata-rata ekspor Cina ke AS akan melonjak hingga hampir 125% pada Rabu (9/4). 

Saham AS, yang melonjak pada Selasa pagi, bergerak turun setelah komentar Leavitt. Seluruh indeks utama Wall Street rontok pada penutupan perdagangan. 

Putaran tarif Cina sebelumnya menyebabkan lebih banyak bisnis Amerika beralih ke negara asing lain, seperti Meksiko dan Vietnam untuk memproduksi barang, Cina tetap menjadi sumber asing teratas untuk beberapa barang.

Yang termasuk di dalamnya antara lain mainan, perlengkapan komunikasi seperti telepon pintar, komputer dan berbagai macam barang elektronik konsumen lainnya. Semua barang ini kemungkinan besar akan segera membebani konsumen AS dengan harga yang jauh lebih mahal.

Puluhan negara juga akan segera menerapkan tarif yang lebih tinggi. Uni Eropa juga menghadapi tenggat waktu tengah malam untuk tarif baru. Tarif tersebut, yang ditetapkan Trump minggu lalu, berkisar antara 11% hingga 50%.

Leavitt mengatakan kepada wartawan bahwa meski ada beberapa percakapan dengan para pemimpin dunia yang bertujuan untuk merundingkan tingkat tarif yang lebih rendah, Trump tidak memiliki keinginan untuk menunda rencananya.

Setelah berbicara dengan Trump sebelumnya, Leavitt mengatakan bahwa Trump memperkirakan tarif ini akan berlaku.

Pada saat yang sama, ia mengatakan Trump menginstruksikan tim perdagangannya untuk membuat kesepakatan yang “dibuat khusus” dengan negara-negara yang ingin bernegosiasi. Ketika ditanya lebih lanjut apakah presiden memiliki jadwal atau batas waktu untuk kesepakatan dagang tersebut, Leavitt kembali menegaskan bahwa kesepakatan tersebut tidak akan menjadi “kesepakatan siap pakai.”