Daftar Negara Tolak Evakuasi Warga Palestina dari Gaza: Arab Saudi hingga Turki

Langkah Presiden Prabowo Subianto untuk mengevakuasi 1.000 warga Palestina korban konflik bersenjata di Jalur Gaza ke Indonesia mendapat tanggapan negatif dari sejumlah negara Arab.

Prabowo menyebut telah menyiapkan sejumlah armada pesawat untuk menjemput sekitar 1.000 warga Palestina pada tahap awal. Namun, rencana Indonesia untuk menampung sementara warga Gaza hanya bisa dilakukan jika mendapat persetujuan atau konsensus dari Palestina.

Dua negara terdepan yang menolak usulan untuk mengevakuasi warga Pelestina korban konflik bersejata di Jalur Gaza adalah Tukri dan Arab Saudi.  Adapun Mesir sudah jauh hari menolak segala tindakan yang bertujuan untuk memindahkan rakyat Palestina dari Jalur Gaza.

Berikut sikap Turki, Arab Saudi, dan Mesir soal usulan pemindahan warga Palestina dari Jalur Gaza sebagai berikut:

Turki

Penolakan Turki terhadap rencana untuk merelokasi warga Palestina dari Jalur Gaza disampaikan oleh Menteri Luar Negeri, Hakan Fidan, saat menghadiri pertemuan Gaza Contact Group di Antalya pada 11 April lalu.

Hakan Fidan menekankan pentingnya segera menghentikan kekerasan di Gaza secara permanen sekaligus menolak keras setiap rencana yang memaksa warga Palestina meninggalkan tanah air mereka.

"Kami menolak segala bentuk rencana yang memaksa rakyat Palestina meninggalkan tanah airnya," kata Hakan Fidan, seperti diberitakan oleh Anadolu pada Jumat (11/4).

Menurut Fidan, fokus situasi kemanusiaan di Gaza saat ini adalah upaya penghentian kekerasan di wilayah penduduk sepanjang Jalur Gaza. Pada forum tersebut, ia menyoroti sikap Israel yang meningkatkan agresi militer dan membahas langkah untuk mewujudkan perdamaian melalui solusi dua negara.

Two state solution merupakan kerangka penyelesaian konflik Israel-Palestina dengan mendirikan dua negara untuk dua bangsa, yakni negara Israel untuk bangsa Yahudi dan Palestina untuk rakyat Palestina.

Pada tahun 1993, Pemerintah Israel dan Organisasi Pembebasan Palestina alias Palestinian Liberation Organization (PLO) menyepakati rencana penerapan solusi dua negara sebagai bagian dari Perjanjian Oslo.

"Gencatan senjata permanen harus segera diwujudkan. Kami mendukung inisiatif gencatan senjata yang dipimpin oleh Qatar, Mesir, dan Amerika Serikat," ujar Fidan.

Arab Saudi

Sikap serupa juga disuarakan oleh Arab Saudi melalui Menteri Luar Negeri Pangeran Faisal bin Farhan. Ia menegaskan bahwa Arab Saudi menolak setiap upaya pemindahan warga Palestina dari Gaza.

Di sisi lain, Faisal bin Farhan cenderung mendukung komitmen Mesir dan Qatar dalam upaya negosiasi gencatan senjata antara Israel dan Palestina.

“Kami menolak penuh setiap usulan terkait dengan pemindahan warga Palestina dari tanah mereka, ini berlaku untuk semua bentuk pemindahan,” kata Faisal bin Farhan, sebagaimana diberitakan oleh Arab News pada Jumat (11/4).

Pangeran Faisal menolak klaim terkait upaya mengungsikan warga Palestina dilandasi oleh sikap sukarela dalam situasi seperti di Gaza saat ini.

Dia beranggapan beragam rencana pemindahan warga Palestina korban konflik bersenjata di Jalur Gaza yang dibingkai dengan narasi sukarela merupakan upaya untuk melegitimasi pemindahan paksa.

“Anda tidak dapat berbicara tentang kepergian sukarela sementara warga Palestina di Gaza kehilangan kebutuhan hidup yang paling mendasar,” ujar Faisal bin Farhan.

Mesir

Mesir menegaskan penolakan terhadap setiap usulan untuk memindahkan warga Palestina dari tanah air mereka di Gaza. Sikap tersebut menyusul rencana Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk mengambil alih Jalur Gaza dan merelokasi warga Palestina ke wilayah lain.

Kementerian Luar Negeri Mesir menekankan untuk mengambil langkah kerja sama dengan komunitas internasional dalam upaya rekonstruksi Gaza setelah agresi Israel.

Melansir pemberitaan Anadolu pada 6 Februari lalu, Pemerintah Mesir menilai upaya pemindahan warga Gaza sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional, hukum humaniter internasional, serta merampas hak-hak paling dasar rakyat Palestina.

Mesir juga menentang setiap usulan yang bertujuan untuk menghapuskan perjuangan Palestina dengan mencabut rakyat Palestina dari tanah historis mereka, baik untuk sementara maupun permanen.

Mesir juga memperingatkan dampak buruk dari gagasan semacam itu yang merupakan bentuk kezaliman dan pelanggaran terhadap hak sah rakyat Palestina. “Mesir tidak akan menjadi bagian dari upaya tersebut,” tulis keterangan tersebut.