Trump akan Cabut Seluruh Sanksi AS ke Suriah

Presiden Amerika Serikat Donald Trump berjanji untuk mencabut semua sanksi terhadap Suriah. Trump berharap pemerintahan baru berhasil menstabilkan Suriah dan menjaga perdamaian.

"Saya akan memerintahkan penghentian sanksi terhadap Suriah untuk memberi mereka kesempatan meraih kejayaan," ujar Trump di auditorium yang penuh sesak di Forum Investasi AS-Saudi di Riyadh, Arab Saudi seperti dikutip Rabu (14/2). 

Ia mengatakan, Suriah telah mengalami begitu banyak kesengsaraan dan kematian. Pemerintahan baru diharapkan berhasil menstabilkan negara dan menjaga perdamaian.

"Di Suriah, mereka telah mengalami banyak tragedi, perang, dan pembunuhan selama bertahun-tahun," ujar Trump. 

Karena itu, menurut Trump, pemerintahannya telah mengambil langkah pertama untuk memulihkan hubungan normal antara Amerika Serikat dan Suriah untuk pertama kalinya dalam lebih dari satu dekade.

Suriah telah ditetapkan sebagai negara sponsor terorisme oleh pemerintah AS sejak 1979. Sanksi AS tambahan dijatuhkan pada negara tersebut pada 2004 dan pada 2011, setelah rezim Presiden Bashar Assad saat itu melancarkan tindakan keras terhadap pemberontakan antipemerintah.

Dalam kurun waktu sekitar 14 tahun sejak itu, Suriah telah hancur oleh perang saudara, kekerasan sektarian, dan serangan teroris, termasuk pengambilalihan sebagian wilayah negara oleh ISIS pada 2014 dan kampanye pengeboman yang dipimpin Barat untuk membasmi kelompok ekstremis tersebut.

Penggulingan rezim Assad selama serangan mendadak oleh kelompok milisi anti-Assad pada Desember 2024 mengejutkan masyarakat global dan membawa prospek awal baru bagi negara yang hancur itu. Presiden baru Suriah, Ahmed al-Sharaa — mantan anggota al-Qaeda yang menggambarkan dirinya sebagai orang yang telah direformasi — saat ini memimpin pemerintahan transisi negara itu.

Suriah masih berada di bawah berbagai sanksi internasional, tetapi sanksi yang dijatuhkan oleh AS adalah yang paling berat. Ini karena sanksi tersebut juga berlaku untuk pihak ketiga, sehingga menghalangi negara dan kelompok lain untuk bertransaksi dengan negara tersebut.

Perserikatan Bangsa-Bangsa dan organisasi bantuan seperti Komite Internasional Palang Merah, serta Liga Arab dan LSM lainnya, mendorong pencabutan sanksi terhadap Suriah setelah gempa bumi dahsyat tahun 2023 melanda negara ini dan Turki. 

Selain menghambat potensi kemajuan ekonomi, sanksi tersebut menghambat kemampuan lembaga bantuan dan pemerintah untuk memberikan bantuan kemanusiaan yang cepat, kata organisasi tersebut.