Prancis Melobi Negara-negara Barat untuk Akui Negara Palestina

Prancis telah melobi negara-negara Barat - termasuk Australia dan Inggris - sebelum pertemuan puncak yang didukung oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat pada bulan ini. Pertemuan tersebut dirancang untuk mempercepat momentum bagi solusi dua negara bagi Palestina dan Israel.

Spekulasi yang berkembang menyebut Prancis, yang menjadi ketua bersama Arab Saudi, akan menggunakan konferensi ini untuk mengakui Palestina dalam upaya untuk memulai proses perdamaian.

Minggu lalu, Presiden Prancis Emmanuelle Macron mengatakan pengakuan terhadap Palestina bukan hanya sebuah kewajiban moral tetapi juga sebuah kebutuhan politik. Ia mendesak negara-negara Eropa untuk mengeraskan sikap kolektif terhadap Israel jika krisis kemanusiaan di Gaza terus berlanjut. 

Prancis, bersama dengan Australia, Inggris dan Amerika Serikat (AS), tidak mengakui Palestina. Posisi mereka berbeda dengan posisi yang dipegang oleh 147 dari 193 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

“Di luar tragedi kemanusiaan, apa yang dipertaruhkan adalah kemungkinan berdirinya negara Palestina,” kata Macron di Singapura, pada Jumat (30/5), seperti dikutip The Guardian Australia.

"Kami melihat dengan jelas bahwa beberapa pihak berusaha membuat negara Palestina menjadi tidak mungkin. Namun, apa yang kami pertahankan adalah hasil politik dari situasi ini."

Dalam sebuah pernyataan kepada Guardian Australia, juru bicara Kementerian Luar Negeri Prancis mengonfirmasi pihaknya bekerja sama dengan mitra internasional - termasuk Australia - dalam empat prioritasnya untuk pertemuan puncak di New York pada 17-20 Juni.

Keempat hal tersebut adalah pengakuan atas negara Palestina, normalisasi hubungan dengan negara-negara di wilayah tersebut, reformasi Otoritas Palestina, dan pelucutan senjata Hamas.

“Presiden Macron ingin agar pengakuan ini menjadi bagian dari dinamika politik yang lebih luas yang akan memungkinkan tercapainya kemajuan, dalam pembentukan negara Palestina dan, di sisi lain, dalam integrasi regional dan internasional Israel,” ujar juru bicara tersebut.

Prancis berusaha mengajak sebanyak mungkin negara untuk mendukung tujuan tersebut. "Kami tahu, Australia adalah negara yang memiliki kedekatan yang kuat dengan masalah ini dan berkomitmen kuat untuk itu,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Prancis.

Juru bicara Menteri Luar Negeri Australia mengatakan Australia terlibat dengan negara-negara penyelenggara dan mitra-mitranya menjelang konferensi di New York.

“Konferensi solusi dua negara memiliki peran penting dalam memajukan isu-isu politik, ekonomi, dan keamanan yang perlu ditangani untuk mengimplementasikan solusi dua negara yang tahan lama dan langgeng,” ujar juru bicara tersebut kepada The Guardian Australia.

Solusi Dua Negara

Australia tidak lagi melihat pengakuan atas negara Palestina hanya terjadi di akhir negosiasi, melainkan sebagai cara untuk membangun momentum menuju solusi dua negara.

Don Rothwell, pakar hukum internasional di Australian National University (ANU), mengatakan KTT ini merupakan “proses baru” yang “mencerminkan pandangan Prancis dan sejumlah negara yang berpandangan sama bahwa perlu ada pendekatan yang berbeda yang diambil untuk mencoba menyelesaikan konflik Israel-Palestina.

Spekulasi mengenai pergeseran posisi pemerintah Australia semakin meningkat setelah Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menggambarkan blokade makanan dan bantuan Israel ke Gaza sebagai hal yang keterlaluan. Ini merupakan tegurannya yang paling keras terhadap pemerintahan Benjamin Netanyahu.

“Sungguh keterlaluan bahwa ada blokade makanan dan pasokan untuk orang-orang yang membutuhkan di Gaza... Orang-orang kelaparan,” kata Albanese. “Gagasan bahwa sebuah negara demokratis menahan pasokan adalah sebuah hal yang kelewatan.”

Albanese telah berbicara dengan Presiden Israel Isaac Herzog dan Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong telah berbicara dengan mitranya, Gideon Sa'ar, dalam dua minggu terakhir.

Menteri Luar Negeri bayangan, Michaelia Cash, mengatakan pihak oposisi mendukung sebuah negara Palestina namun hanya pada akhir proses perdamaian. Hal ini akan mencakup pembebasan para sandera yang ditahan oleh Hamas.

“Tidak akan ada pengakuan atas negara Palestina selama Hamas masih menguasai Gaza. Mengakui kenegaraan Palestina sekarang sama saja dengan memberi penghargaan kepada terorisme,” kata Cash.