Hubungan antara Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan Chief Executive Officer (CEO) Tesla Elon Musk kian memanas. Donald Trump bahkan mempertimbangkan untuk mendeportasi Musk dari AS.

Elon Musk sebelumnya merupakan pendukung sekaligus salah satu donatur Donald Trump saat pemilihan presiden AS 2024 lalu. Trump bahkan sempat memberikan jabatan kepada Elon Musk sebagai Penasihat Khusus Presiden di Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE) sejak 20 Januari. Relasi keduanya mulai retak usai Musk mengundurkan diri dari DOGE pada 30 Mei lalu.

Musk melontarkan serangkaian serangan di media sosial X terhadap rancangan belanja besar-besaran Trump sembari menyebut produk legislasi itu sebagai “kegilaan”. Ia pun bersumpah akan membentuk partai politik baru jika RUU tersebut disahkan nantinya.

Trump menanggapi cuitan Musk dengan ancaman pertimbangan untuk mendeportasi miliader kelahiran Afrika Selatan tersebut. Ia juga menyiratkan kemungkinan akan memotong subsidi pemerintah untuk perusahaan-perusahaan milik Elon Musk melalui DOGE. 

“DOGE adalah monster yang mungkin harus kembali dan memakan Elon. Bukankah itu mengerikan?” kata Trump kepada wartawan, melansir pemberitaan The Guardian pada Selasa (1/7).

Trump Ancam Deportasi Elon Musk

Ketika seorang reporter menanyakan apakah Trump mempertimbangkan untuk mendeportasi Musk, ia menjawab tidak tahu namun akan 'mempertimbangkannya'. Musk membalas pernyataan Trump dengan mengunggah video pernyataan tersebut di X.

“Sangat menggoda untuk meningkatkan eskalasi ini. Sangat, sangat menggoda. Tapi untuk saat ini saya akan menahan diri.” kata Elon Musk.

Trump menyebut Elon Musk merupakan individu yang paling banyak menerima subsidi dari pemerintah AS. Ia pun menyindir dengan mengatakan kesuksesan bisnis Musk seperti Tesla dan SpaceX, sangat bergantung pada insentif pemerintah AS.

"Tanpa subsidi, Elon mungkin harus menutup bisnis dan pulang ke Afrika Selatan,” tulis Trump di Truth Social pada Senin (30/6). “Tidak ada lagi peluncuran roket, satelit, atau produksi mobil listrik, dan negara kita akan menghemat banyak uang.” katanya.

Perusahaan-perusahaan Elon Musk terutama SpaceX cenderung sangat terkait erat dengan lembaga-lembaga pemerintah AS. SpaceX telah menerima kontrak bernilai miliaran dolar dari pemerintah.

Sementara itu, pemerintah AS kini mengandalkan SpaceX untuk bagian penting dalam program perjalanan luar angkasa dan komunikasi satelitnya. SpaceX juga tengah dipertimbangkan untuk terlibat dalam pembangunan program pertahanan rudal baru senilai miliaran dolar.

Akar Masalah Polemik Trump-Elon Musk

Perselisihan keduanya dipicu oleh penolakan Musk terhadap rancangan undang-undang (RUU) Perpajakan yang saat itu tengah didorong Trump di Kongres. Naskah RUU Perpajakan telah disahkan oleh Senat pada 1 Juli lalu.

Namum produk legislasi tersebut belum menjadi undang-undang. Langkah selanjutnya adalah dibahas lagi oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), untuk selanjutnya ditandatangani presiden.

RUU Perpajakan salah satunya mencakup usulan pemotongan pajak sekitar US$ 4,5?triliun selama 10 tahun, pengurangan alokasi untuk program asuransi kesehatan publik Medicaid dan program bantuan sosial lainnya, hingga penambahan dana untuk pertahanan dan penegakan imigrasi.

Melansir pemberitaan PBS pada Selasa (1/7), Partai Republik selaku kendaraan politik Donald Trump mengusulkan untuk mencabut keringanan pajak bagi proyek-proyek energi bersih yang didukung oleh sumber energi terbarukan seperti angin dan surya.

Ketentuan mengenai keringanan pajak tersebut merupakan peninggalan dari aturan saat masa Presiden Joe Biden yang berfokus pada penanganan perubahan iklim dan penurunan biaya perawatan kesehatan.

Selain itu, RUU Perpajakan juga mengusulkan agar keringan pajak bagi orang yang membeli kendaraan listrik (EV) baru atau bekas akan berakhir pada 30 September tahun ini. Usulan tersebut berupaya untuk merevisi aturan eksisting yang mengatur pemberlakuan relaksasi pajak kendaraan listrik berakhir pada 2032.

TESLA (Instagram @teslamotors)

Di sisi lain, RUU yang tengah didorong saat ini berisi klausul untuk memperluas cakupan penerima kredit pajak untuk pemasok batu bara metalurgi yang digunakan dalam pembuatan baja.

Elon Musk berulang kali mengkritik legislasi yang disebut Trump sebagai 'Big, Beautiful Bill' ini karena dinilai dapat membatalkan pemangkasan anggaran pemerintah federal yang telah dilakukan Trump melalui DOGE.

Selain itu, Musk beranggarapan pengesahaan RUU Perpajakan nantinya berpotensi menambah utang nasional hingga triliunan dolar. “Setiap anggota Kongres yang berkampanye untuk mengurangi pengeluaran pemerintah tetapi langsung memilih kenaikan utang terbesar dalam sejarah seharusnya menundukkan kepala karena malu!” tulis Musk.

Trump menolak kritik terhadap RUU tersebut sembari menuduh penolakan Musk muncul karena RUU itu akan menghapus kredit pajak bagi konsumen yang membeli kendaraan listrik.

“Elon sangat marah karena mandat kendaraan listrik akan diakhiri. Tidak semua orang ingin memiliki mobil listrik. Saya tidak mau punya mobil listrik," kata Trump pada Selasa (1/7).