Trump Teken UU, Shutdown Terlama Sepanjang Sejarah AS Berakhir

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada hari Rabu (12/11) menandatangani undang-undang yang mengakhiri penutupan pemerintah (shutdown) terlama dalam sejarah AS. Penandatanganan dilakukan beberapa jam setelah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merampungkan voting undang-undang pendanaan.

Majelis yang dikuasai Partai Republik meloloskan paket UU dengan suara 222-209. Kesepakatan sempat alot karena perlawanan Partai Demokrat usai Senat gagal mengamankan kesepakatan untuk memperpanjang subsidi asuransi kesehatan federal.

 Penandatanganan memungkinkan para pegawai federal yang menganggur akibat shutdown selama 43 hari kembali bekerja mulai Kamis (13/11). Meski demikian, pemerintahan Trump belm memastikan seberapa cepat layanan publik beroperasi penuh.

 "Kita tidak boleh membiarkan hal ini terjadi lagi," kata Trump di Ruang Oval, Gedung Putih, Washington DC, Rabu (12/11) dikutip dari Reuters. "Ini bukan cara yang tepat untuk menjalankan negara," kata Trump.

Kesepakatan tersebut memperpanjang pendanaan hingga 30 Januari, membuat pemerintah federal bisa menambah sekitar $ 1,8 triliun per tahun ke dalam utangnya yang mencapai $ 38 triliun.

Berakhirnya penutupan pemerintahan memberikan sedikit harapan, khususnya untuk perjalanan udara, akan memiliki waktu untuk pulih. Ini lantaran gelombang perjalanan liburan Thanksgiving hanya tinggal dua minggu lagi. Berakhirnya shutdown juga diharapkan bisa memulihkan bantuan pangan bagi jutaan keluarga jelang  Natal 2025.

 Menurut perkiraan banyak ekonom, penghentian operasional (shutdown) memangkas lebih dari sepersepuluh persentase dari produk domestik bruto (PDB) selama sekitar enam minggu.

Pemungutan suara dilakukan DPR delapan hari setelah Partai Demokrat memenangkan beberapa pemilihan penting. Trump sebelumnya menyalahkan shutdown sebagai salah satu faktor kekalahan Partai Republik di sejumlah pemilihan kepala daerah.

Meski demikian, tidak ada satu pihak pun yang meraih kemenangan mutlak dari shutdown. Dalam jajak pendapat Reuters/Ipsos yang dirilis pada Rabu menemukan bahwa 50% warga AS menyalahkan Partai Republik atas penutupan pemerintahan, sementara 47% menyalahkan Partai Demokrat.