Kamboja - Thailand Tutup Jalur Penyeberangan Imbas Konflik Militer di Perbatasan

Pemerintah Kamboja dan Thailand memberlakukan penangguhan perjalanan lintas batas kedua negara menyusul rangkaian konflik militer di wilayah perbatasan. Ketentuan tersebut hanya berlaku bagi penyeberangan darat di perbatasan Kamboja–Thailand.

Kementerian Dalam Negeri Kamboja menyampaikan pengajuan akses keluar-masuk di pos pemeriksaan perbatasan dengan Thailand berlaku efektif mulai 13 Desember 2025. Melansir Kantor Berita Pemerintah Agence Kampuchea Presse (AKP), menyatakan kebijakan tersebut merupakan respons atas agresi bersenjata Thailand yang mencakup penggunaan pesawat tempur F-16, bom tandan, asap beracun, serta proyektil yang menembus wilayah kedaulatan Kamboja.

Kementerian Dalam Negeri Kamboja menyebutkan hukum internasional mewajibkan pemerintah untuk mengutamakan perlindungan terhadap kehidupan dan keselamatan warga sipil, baik warga negara Kamboja maupun warga negara asing, termasuk warga negara Thailand di Kamboja.

"Oleh karena itu, penangguhan perjalanan lintas batas merupakan langkah yang diperlukan untuk mengurangi risiko kematian dan cedera warga sipil akibat serangan bersenjata di sepanjang perbatasan kedua negara," tulis rilis AKP pada Senin (15/12).

Dalam rilis pers tersebut, Kamboja juga memberikan klarifikasi terkait narasi penangguhan operasional pos pemeriksaan perbatasan Kamboja–Thailand yang dinilai sebagai upaya untuk menahan dan membatasi kebebasan bergerak warga negara Thailand.

Phnom Penh menegaskan kebijakan itu justru berkaitan dengan perlindungan warga sipil dan kepatuhan terhadap hukum internasional. Pemerintah Kamboja menekankan, kebijakan penangguhan perjalanan lintas batas dengan Thailand hanya berlaku bagi penyeberangan darat di sepanjang perbatasan kedua negara.

Penangguhan mobilitas ini tidak mencakup perjalanan udara maupun lintas batas Kamboja dengan negara lain. Pihak Kamboja menambahkan, apabila terdapat banyak warga negara Kamboja atau Thailand yang ingin kembali ke negara asal masing-masing, otoritas terkait di kedua negara harus meningkatkan layanan penerbangan yang tersedia sesuai kebutuhan.

“Sekali lagi, Kementerian Dalam Negeri Pemerintah Kerajaan Kamboja menegaskan bahwa keputusan penangguhan perjalanan lintas batas antara Kamboja dan Thailand hanya berlaku untuk jalur penyeberangan darat di sepanjang perbatasan Kamboja–Thailand, dan tidak mencakup perjalanan udara maupun penyeberangan perbatasan antara Kamboja dan negara lain,” ujar rilis pers tersebut.

Pemberlakuan Jam Malam

Di sisi lain, Pemerintah Thailand mengumumkan imbauan peningkatan keamanan di tujuh provinsi di sepanjang perbatasan Thailand–Kamboja, yakni Ubon Ratchathani, Si Sa Ket, Surin, Buri Ram, Sa Kaeo, Chanthaburi, dan Trat.

Otoritas Thailand turut memberlakukan status darurat militer di sejumlah distrik di Provinsi Chanthaburi, Sa Kaeo, dan Trat. Jam malam juga diterapkan di empat distrik di Sa Kaeo sejak 10 Desember 2025 serta di lima distrik di Trat sejak 14 Desember 2025.

"Ketentuan tersebut berlaku hingga pemberitahuan lebih lanjut dan membatasi pergerakan masyarakat pada pukul 19.00 hingga 05.00 waktu setempat," tulis Otoritas Pariwisata Thailand, sebagaimana diberitakan oleh Kantor Berita Pemerintah National Broadcasting Services of Thailand (NBT) pada Minggu (14/12).

Kendati terdapat kebijakan pembatasan pergerakan masyarakat di wilayah tertentu, Thailand memastikan seluruh kegiatan perjalanan dan pariwisata tetap beroperasi secara normal.

Penyesuaian sementara berlaku terhadap sejumlah layanan kereta api dan bus di kawasan perbatasan terdampak. Trayek yang dimaksud antara lain layanan kereta menuju Pos Pemeriksaan Perbatasan Ban Khlong Luek dan rute bus yang melayani Distrik Kantharalak.

"Para pelancong juga diimbau menghindari rute tertentu serta zona perbatasan terbatas yang aksesnya ditangguhkan," tulis rilis tersebut.