Indonesia Gabung Dewan Perdamaian Gaza, Posisi Soal Palestina jadi Sorotan
Membuat ringkasan dengan AI Indonesia telah resmi menerima undangan untuk bergabung dalam Board of Peace atau Dewan Perdamaian Gaza yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump.
Meski demikian, sejumlah pakar hubungan internasional (HI) menyoroti sikap Pemerintah Indonesia yang bersedia bergabung ke dalam dewan tersebut. Mereka menilai, langkah itu berisiko menyeret RI menjadi legitimasi bagi agenda politik Washington.
Pakar juga beranggapan sikap ini juga berpotensi menggerus posisi moral dan konsistensi diplomasi Indonesia dalam isu Palestina yang cenderung mendorong terwujudnya solusi dua negara.
Pakar Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran, Teuku Rezasyah, berpendapat Indonesia sebaiknya tidak masuk ke dalam dewan karena berisiko hanya menjadi pelengkap dari rencana hegemoni AS di Gaza.
Teuku menilai keanggotaan Indonesia nantinya cenderung semata untuk memberikan legitimasi dan representasi dunia Muslim, seperti Organisation of Islamic Cooperation atau Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Ia mengatakan rencana yang digagas Trump itu juga tidak memiliki persetujuan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
"Mereka butuh Indonesia karena bisa merepresentasikan pendiri OKI, Non-Aligned Movement, pendiri ASEAN, APEC," kata Reza saat dihubungi melalui sambungan telepon pada Kamis (22/1).
Reza mengatakan keberadaan dewan nantinya adalah untuk mengimplementasikan rancangan 20 poin Trump terkait upaya menghentikan konflik di Jalur Gaza.
Menurutnya, dokumen itu sama sekali tidak menyinggung opsi two-state solution atau solusi dua negara. Reza khawatir arah kebijakan Board of Peace berpotensi mengubur peluang berdirinya negara Palestina.
"Dalam 20 poin Trump tidak pernah berbicara soal two state solution. Secara tidak langsung, dunia di bawah kepemimpinan Donald Trump akan membinasakan peradaban Palestina," ujarnya.
Two state solution merupakan kerangka penyelesaian konflik Israel-Palestina dengan mendirikan dua negara untuk dua bangsa, yakni negara Israel untuk bangsa Yahudi dan Palestina untuk rakyat Palestina.
Melansir The Times of Israel, salah satu item dari 20 poin tersebut adalah AS akan bekerja sama dengan mitra Arab dan negara lain untuk membentuk pasukan internasional (ISF) sementara untuk Gaza.
ISF akan melatih dan mendukung kepolisian Palestina di Gaza yang telah melalui proses verifikasi, dengan konsultasi dengan Yordania dan Mesir. Pasukan ini disebut sebagai solusi keamanan internal jangka panjang.
ISF akan bekerja dengan Israel dan Mesir untuk membantu mengamankan wilayah perbatasan bersama kepolisian Palestina yang baru dilatih. Rencana ini diharapkan dapat mencegah amunisi masuk ke Gaza dan memfasilitasi arus barang yang cepat serta aman untuk membangun dan merevitalisasi Gaza.
Reza menilai poin tersebut menunjukkan cara pandang Trump soal upaya perdamaian. "Trump akan mengundang pasukan perdamaian. Perdamaian versi dia," ujarnya.
Reza juga mengingatkan isu Palestina mudah menjadi konsumsi politik domestik dan berpotensi mempengaruhi persepsi negatif publik terhadap pemerintah. Keterlibatan Indonesia dalam Dewan Perdamaian Gaza dinilai dapat berdampak pada stabilitas dan perlindungan kepentingan domestik.
"Masalah Palestina sudah menjadi konsumsi dalam negeri. Maka kalau tidak hati-hati bisa menjadikan tingkat kepercayaan pemerintah turun di mata masyarakat. Karena ini risikonya besar," ujar Reza.
Indonesia Bergabung Bersama Arab dan Qatar
Trump telah mengirimkan sedikitnya undangan bergabung ke Board of Peace kepada 60 negara. Pemerintah Indonesia menjadi salah satu negara yang mengumumkan bersedia bergabung sebagai anggota. Keterangan tersebut disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri (Kemlu) melalui akun media sosial X @Kemlu_RI pada Kamis (22/1).
Keterangan itu menuliskan bahwa sikap Indonesia serupa dengan tujuh negara lainnya seperti Turki, Mesir, Yordania, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab (UEA). Mereka juga menegaskan dukungan penuh terhadap upaya perdamaian yang dipimpin Trump.
“Keputusan itu diambil setelah para pemimpin negara masing-masing menerima undangan resmi dari Presiden Trump,” tulis keterangan Kemlu. Juru Bicara Kemlu Yvonne Mewengkang sebelumnya menyampaikan kementeriannya telah menerima surat undangan dari Presiden AS Donald Trump.
Di sisi lain, Associated Press (AP) melaporkan, Norwegia dan Swedia menyatakan tidak akan menerima undangan bergabung, menyusul Prancis yang lebih dulu menolak.
Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noël Barrot mengatakan Paris mendukung pelaksanaan rencana perdamaian yang diajukan Trump, tetapi menolak pembentukan organisasi sebagaimana dipaparkan karena dinilai berpotensi menggantikan peran PBB.
Format Dewan Perdamaian Dinilai Bermasalah
Pakar Hubungan Internasional Universitas Bina Nusantara (Binus), Dinna Prapto Raharja, menilai format Board of Peace sejak awal bermasalah. Hal ini karena kerangka kerja yang ditawarkan mengabaikan fakta kekerasan yang terjadi di Palestina dan tidak menempatkan Israel sebagai pihak yang harus dimintai pertanggungjawaban.
Ia juga menyoroti absennya Palestina dalam rancangan forum tersebut. Padahal, menurut pendiri lembaga penelitian Synergy Policies itu, arah rekomendasi PBB menekankan hak bangsa Palestina untuk menentukan nasibnya sendiri.
Dinna juga menyoroti pengaruh AS yang dinilai besar dalam dewan tersebut. "Negara-negara diwajibkan mengakui kepemimpinan AS tanpa syarat, tidak jelas proses pengambilan keputusannya seperti apa juga, dan apa hak negara anggota dalam hal penggunaan dana," kata Dinna pada Kamis (22/1).
Dewan Perdamaian Gaza menawarkan keanggotaan tanpa batas waktu bagi negara yang menyumbang dana sebesar US$ 1 miliar atau sekitar Rp 16,9 triliun pada tahun pertama.
Dana tersebut akan dialokasikan untuk mendukung rekonstruksi Gaza. Setiap negara anggota menjalani masa jabatan maksimal tiga tahun sejak piagam berlaku, dengan kemungkinan perpanjangan atas persetujuan ketua dewan.
Namun, ketentuan tersebut tidak berlaku bagi negara yang menyetor dana tunai lebih dari US$ 1 miliar kepada Dewan Perdamaian dalam tahun pertama.
Dinna berharap keputusan Indonesia bergabung dalam Dewan Perdamaian Gaza disertai kepastian tertulis yang tegas. Ia mengatakan, Board of Peace tidak boleh menjadi alat untuk menghalalkan genosida terhadap warga Palestina.
Karena itu, menurut Dinna, dewan tersebut harus mendukung upaya penangkapan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang ia sebut sebagai otak genosida.
Dinna mendorong agar Board of Peace melibatkan Palestina sebagai negara, dengan pemerintahan yang kedaulatannya diakui oleh dewan. Ia juga menuntut dewan mengakui dan menjalankan seluruh resolusi PBB terkait Palestina yang telah disepakati sebelum Resolusi 2803 terbit.
"Harus ada kepastian tertulis bahwa Board of Peace tidak dijadikan alat untuk menghalalkan genosida atas warga Palestina," katanya.
Sedangkan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto berminat gabung dewan tersebut untuk meredakan situasi di Gaza.
"Kalau secara kehendak tentunya Bapak Presiden akan mempertimbangkan untuk bergabung karena yang penting tujuannya adalah mempercepat proses perdamaian di Gaza," katanya di Jakarta, Kamis (22/1).
Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.
