Wamenlu: Indonesia Siap Jadi Tuan Rumah Perdamaian Myanmar
Membuat ringkasan dengan AI Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu), Arrmanatha Nasir, menyatakan kesiapan Indonesia sebagai tuan rumah proses perdamaian di Myanmar. Menurut dia, usulan tersebut telah disampaikan dalam pertemuan para menlu anggota ASEAN di Bangkok akhir pekan lalu, Minggu (12/7).
Ia mengungkapkan, inti dari pertemuan tersebut adalah komitmen rekonsiliasi di Myanmar berdasarkan konsensus lima poin. "Lalu, kami menyampaikan akan selalu siap untuk menjadi tuan rumah dan memberikan fasilitasi agar terjadinya dialog dan mencari jalan keluar," kata Arrmanatha di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (16/7).
Diplomat Indonesia itu mengingatkan bahwa RI telah mengambil langkah terkait perdamaian di Myanmar. Langkah yang dimaksud adalah kesepakatan konsensus lima poin yang dilahirkan di Jakarta, beberapa tahun silam.
Tahun ini, Filipina menjadi ketua ASEAN, perhimpunan yang beranggotakan 11 negara tersebut. Secara umum, ASEAN belum menyepakati untuk mengakui hasil pemilu Myanmar baru-baru ini, yang menetapkan mantan pemimpin junta Min Aung Hlaing sebagai presiden baru negara itu.
Sementara Min Aung Hlaing telah mengundurkan diri dari posisinya sebagai panglima tertinggi Angkatan Bersenjata Myanmar pada Maret lalu, untuk mencalonkan diri sebagai presiden.
"Saat ini, ASEAN belum mencapai konsensus apa pun terkait pengakuan hasil pemilu di Myanmar," kata Asisten Sekretaris Luar Negeri Filipina, Dominic Xavier Imperial, Rabu (6/5), seperti dilaporkan Philippine News Agency.
Proses pemilu yang digelar dalam tiga tahap pada Desember 2025 hingga Januari 2026 menghasilkan kemenangan bagi partai-partai pro militer, termasuk Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan. Min Aung Hlaing kemudian dilantik sebagai presiden Myanmar pada April lalu, setelah mengantongi 429 suara dari total 500 suara dalam pemungutan suara di parlemen.
Merespons hasil pemilu Myanmar, Imperial mengatakan, ASEAN terus berpedoman pada Konsensus Lima Poin (5PC)-kerangka kerja yang disepakati perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara untuk mengatasi krisis di Myanmar.
Departemen Luar Negeri Filipina pada Rabu kemarin juga mengeluarkan pernyataan yang mendesak Myanmar untuk memberikan akses kepada utusan khusus ketua ASEAN untuk bertemu dengan mantan Presiden Aung San Suu Kyi, yang masih ditahan sejak kudeta militer pada 2021.
"Hal tersebut akan sejalan dengan peran utusan khusus untuk berinteraksi dengan semua pemangku kepentingan dan pihak untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi dialog nasional yang inklusif," kata Departemen Luar Negeri Filipina.
Sebelumnya, mantan Menlu Retno Marsudi menghitung Pemerintah Indonesia telah melakukan 145 engagement atau pendekatan terkait masalah Myanmar sepanjang Januari-September 2023. Retno mencatat engagement tersebut merupakan paling banyak dan paling intensif yang pernah dilakukan oleh ASEAN.
Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.
