Iran Ultimatum Negara Tetangga: Ikut Perang Ekonomi AS Berarti Jadi Musuh

Pemimpin baru Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, Mohsen Rezaei, memperingatkan negara-negara tetangga agar tidak ikut dalam upaya Amerika Serikat (AS) menekan perekonomian Teheran. Ia menegaskan, negara yang membantu langkah Washington akan dianggap sebagai musuh dan kepentingannya berpotensi menjadi sasaran Iran.

The Guardian pada Minggu (23/8) melansir, Rezaei menyebut Iran akan menargetkan jalur pelayaran minyak yang menjadi alternatif Selat Hormuz apabila negara-negara di Kawasan Teluk ikut terlibat dalam aksi yang disebutnya sebagai “perang ekonomi” yang diluncurkan AS.

“Jika mereka bergabung dalam perang ekonomi, mereka akan dianggap sebagai musuh dan kami akan menargetkan kepentingan mereka,” ujar Rezaei dalam wawancara dengan televisi Pemerintah Iran, IRIB, yang disiarkan Sabtu (22/8).

Rezaei adalah mantan panglima Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC. Ia memimpin pasukan tersebut selama sebagian besar perang Iran-Irak pada 1980-1988. Penunjukannya sebagai pimpinan baru Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran pada bulan ini dinilai memperkuat sikap politik dan militer Teheran terhadap tekanan AS.

Dalam wawancara dengan stasiun TV yang sama, Rezaei juga memperingatkan, Iran masih memiliki sejumlah opsi untuk merespons AS. Ia bahkan mengancam akan menyerang kepentingan ekonomi dan perusahaan minyak AS di kawasan jika Washington terus memperketat sanksi terhadap Teheran.

“Sejauh ini, kami hanya menargetkan pangkalan militer. Namun jika mereka ingin menjatuhkan sanksi ekonomi kepada kami, Amerika Serikat memiliki perusahaan minyak dan ekonomi di sekitar Iran dan di tempat lain, dan kami akan menyerangnya,” kata Rezaei.

Pernyataan tersebut muncul setelah Presiden AS Donald Trump mengumumkan kampanye baru untuk mengisolasi perekonomian Iran. Trump mengancam akan menjatuhkan konsekuensi ekonomi besar terhadap negara mana pun yang membantu atau melakukan bisnis dengan Teheran.

Upaya Trump untuk mengakhiri perang yang dimulai bersama Israel pada 28 Februari hingga kini belum menunjukkan hasil signifikan. Kesepakatan gencatan senjata yang dicapai pada Juni juga runtuh, sementara Iran masih menguasai Selat Hormuz.

Selat Hormuz merupakan jalur strategis bagi perdagangan energi dunia. Sebelum konflik berlangsung, sekitar seperlima pasokan minyak dunia melewati jalur perairan tersebut.

Washington telah meminta negara-negara lain ikut mengisolasi perekonomian Iran, termasuk Cina yang merupakan salah satu mitra strategis utama Teheran. Namun, Beijing menolak pendekatan tersebut dan menilai sanksi AS tidak akan menyelesaikan konflik di Timur Tengah.

Sementara itu, Uni Emirat Arab (UEA) yang menjadi salah satu mitra dagang utama Iran, pada pekan lalu mengumumkan penghentian sementara seluruh transaksi perdagangan dan keuangan dengan Teheran hingga pemberitahuan lebih lanjut.

Amerika Serikat sendiri selama beberapa bulan terakhir menjalankan operasi yang disebut “Operation Economic Fury” untuk memutus sumber pendanaan Iran melalui pemberlakuan sanksi. Di saat yang sama, blokade laut di Selat Hormuz dilakukan untuk menghambat pelabuhan Iran mengekspor minyak yang menjadi sumber penting bagi perekonomian negara tersebut.

Di tengah ketegangan tersebut, Trump berulang kali menyatakan gagasan untuk menjadikan Selat Hormuz sebagai wilayah AS. Pada Senin (17/8), Trump mengeklaim AS telah mengendalikan selat tersebut melalui blokade dan menyatakan keinginan untuk menetapkannya sebagai wilayah AS.

Pernyataan tersebut kembali ditegaskan Trump pada Jumat (21/8) saat berbicara di hadapan massa di Carolina Selatan. Ia mengatakan dirinya memandang Selat Hormuz sebagai wilayah Amerika Serikat.

Pada Sabtu (22/8) malam, Trump kembali mengunggah peta kawasan Teluk melalui platform media sosial miliknya. Peta tersebut menggambarkan Selat Hormuz sebagai “wilayah baru AS”.

Menanggapi situasi itu, Rezaei mengatakan Iran masih melakukan pembicaraan dengan Oman terkait pengelolaan Selat Hormuz. Ia juga menyebut akan diberlakukan pungutan atau biaya atas penggunaan jalur tersebut.

Di sisi lain, sejumlah negara mulai menyiapkan jalur alternatif untuk mengurangi ketergantungan terhadap Selat Hormuz. Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Putra Mahkota Arab Saudi, Muhammad bin Salman (MBS), dijadwalkan membahas rencana pengembangan jalur alternatif tersebut dalam kunjungan dua hari pemimpin Saudi ke Paris mulai Minggu (23/8) ini. 

Sejumlah opsi yang dibahas kedua kepala negara antara lain meningkatkan perdagangan melalui pelabuhan Oman yang berada di luar kawasan Teluk, memperluas atau menggandakan kapasitas jaringan pipa minyak di Arab Saudi dan negara lain, serta membangun jalur kereta api baru.

Prancis dan Arab Saudi juga telah membentuk satuan tugas yang berfokus pada pengembangan konektivitas energi dan logistik antara Timur Tengah dan Eropa. Satuan tugas tersebut dijadwalkan menggelar pertemuan tingkat menteri pada Senin (24/8).

Pertemuan itu akan membahas proyek-proyek yang dinilai paling strategis, skema pendanaan, serta pembagian peran bagi perusahaan-perusahaan Prancis dalam pengembangan jalur energi dan logistik alternatif tersebut.