India Kerahkan 60 Ribu Personel Keamanan Jelang Demo Besar Gen Z di New Delhi

Pemerintah India mengerahkan hingga 60.000 personel polisi dan paramiliter untuk mengamankan New Delhi menjelang demonstrasi akbar yang digerakkan Cockroach Janata Party (CJP)  pada Sabtu (10/10). Aksi itu menuntut reformasi pemilu dan pengunduran diri Ketua Komisi Pemilihan Umum India (CEC) Gyanesh Kumar atas dugaan manipulasi daftar pemilih.

Mengutip laporan Bloomberg, polisi telah menangkap pendiri CJP Abhijeet Dipke beserta sejumlah pemimpin kelompok tersebut sebelum aksi itu dimulai atau ketika mereka tiba di New Delhi pada Sabtu (10/10). Dipke serta dua juru bicara CJP yaitu Saurav Das dan Ashutosh Ranka diturunkan dari pesawat yang mereka tumpangi dari Mumbai tidak lama setelah mendarat di ibu kota.

Polisi juga menahan Brinda Karat dan pemimpin Partai Komunis India (Marxis) K.K. Shailaja serta komentator media sosial Dhruv Rathee.

“Ribuan polisi dikerahkan ke jalanan, sedangkan operator telekomunikasi diminta menangguhkan layanan internet di sekitar lokasi demonstrasi selama sekitar 24 jam, mulai Jumat malam,” seperti dikutip dari laporan Bloomberg, Sabtu (10/10).

Sementara itu di Connaught Place, polisi mengangkut para pengunjuk rasa yang baru tiba menggunakan sejumlah bus dan membawa mereka pergi. Langkah ini menghalangi para demonstran mencapai lokasi aksi yang telah ditentukan di pusat New Delhi.

Lebih dari selusin bus lainnya juga disiapkan untuk mengangkut pengunjuk rasa. Sementara itu, meriam air, pelontar gas air mata dan kendaraan antihuru-hara disiagakan. Pemerintah juga memerintahkan untuk menutup toko-toko minuman beralkohol di seluruh kota untuk menjaga ketertiban umum. Pembatasan ketat juga diberlakukan terhadap layanan metro dan kereta api.

Pengamanan besar-besaran tersebut dilakukan menjelang aksi CJP, kelompok Gen Z yang menjadi penggerak salah satu gerakan protes mahasiswa terbesar di India dalam beberapa tahun terakhir. Sebelumnya kelompok ini juga sempat menggelar demo akbar dan berhasil menurunkan Menteri Pendidikan India pada Juli lalu.

Para pemimpin CJP menuding pihak berwenang telah menahan ribuan pendukung mereka untuk mencegah keikutsertaan dalam demonstrasi akhir pekan ini. Kepolisian Delhi pada Jumat menyatakan setiap aksi yang digelar CJP akan dianggap ilegal dan pelanggarnya akan dikenai tindakan hukum.

Para pengunjuk rasa menuntut pengunduran diri Gyanesh Kumar terkait penanganannya atas revisi daftar pemilih India. Proses yang dikenal sebagai Special Intensive Revision (SIR) itu dimulai tahun lalu untuk menghapus nama pemilih yang telah meninggal dunia, tercatat ganda atau tidak memenuhi syarat.

Sejak proses tersebut dimulai, lebih dari 130 juta nama telah dihapus dari daftar pemilih. Namun, para pengkritik menilai sejumlah pemilih yang sebenarnya memenuhi syarat juga ikut terhapus. Mereka khawatir proses tersebut dapat memengaruhi hasil pemilu.

Partai-partai oposisi telah menggelar demonstrasi, baik yang direncanakan maupun spontan, sepanjang pekan ini. Sejumlah anggota parlemen juga sempat ditahan.

Perselisihan ini menjadi krusial bagi kubu oposisi maupun partai berkuasa pimpinan Perdana Menteri Narendra Modi, terutama menjelang pemilihan di sejumlah negara bagian. Salah satunya Uttar Pradesh, negara bagian dengan jumlah penduduk terbesar di India, yang dihuni sekitar 250 juta orang.

Kontroversi kian memanas pada akhir September setelah surat kabar Indian Express melaporkan bahwa dua komisioner pemilihan umum telah menyampaikan kekhawatiran mengenai proses revisi daftar pemilih kepada Kumar sedikitnya 14 kali selama 10 bulan.

Mahkamah Agung India turut menyoroti persoalan tersebut pada pekan ini dengan mempertanyakan perubahan pada formulir yang digunakan untuk mendaftarkan pemilih baru.

Komisi Pemilihan Umum membantah laporan Indian Express. Lembaga itu menyatakan seluruh keputusan terkait revisi daftar pemilih diambil secara bulat dan perbedaan pandangan merupakan hal yang wajar dalam proses pengambilan keputusan.

Sementara itu, partai pimpinan Modi menilai demonstrasi tersebut sebagai upaya oposisi untuk mendiskreditkan lembaga demokrasi setelah gagal memenangkan pemilu. Partai itu juga membela revisi daftar pemilih dengan alasan proses tersebut diperlukan untuk menghapus nama-nama yang tidak memenuhi syarat.