RUU Omnibus Law Dinilai Tak Sesuai dengan Sistem Hukum RI
Rancangan Undang-Undang (RUU) omnibus law dianggap tidak sesuai dengan sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Pakar Hukum Perburuhan Fakultas Hukum Universitas Trisakti Andari Yurikosari menilai omnibus law sebagai aturan pokok yang memayungi sejumlah Undang-Undang (UU) tidak dikenal dalam aturan di Indonesia.
Andari menjelaskan, UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak mengatur soal aturan omnibus law. Dalam UU 12/2011 tersebut, materi penguatan tertinggi ialah dalam bentuk UU yang artinya, tidak ada ketentuan mengenai UU payung atau UU pokok seperti omnibus law.
Oleh karena itu, ia mengatakan beleid omnibus law merupakan aturan yang dipaksakan oleh pemerintah kepada parlemen. "Ini mengabaikan ketentuan formal dalam pembentukan UU," kata Andari dalam sebuah diskusi di Gedung YTKI, Jakarta, Selasa (21/1).
(Baca: Pemerintah Bantah Draf RUU Omibus Law yang Beredar di Publik)
Berdasarkan kamus Hukum Merriam-Webster, istilah omnibus law berasal dari omnibus bill, yakni UU yang mencakup berbagai isu atau topik. Kata "omnibus" berasal dari bahasa Latin yang berarti "segalanya".
Omnibus law atau omnibus bill diajukan pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mengamendemen beberapa UU sekaligus. Konsep omnibus law sebenarnya berusia cukup tua, di Amerika Serikat (AS) tercatat UU tersebut pertama kali dibahas pada 1840.
Andari juga menilai, pembentukan suatu aturan semestinya diikuti dengan proses hearing dengan masyarakat hingga lahirnya naskah akademik. Namun, pembahasan omnibus law dianggap tidak memenuhi kaidah tersebut.
Andari mengatakan, kehadiran RUU omnibus law juga tidak diperlukan untuk menyederhanakan sistem di perizinan pusat maupun daerah. Sebab, ia menilai sistem perizinan di daerah telah diperbaiki melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
"Memang masih ada korupsi tapi sudah ada perkembangan baik dari pemda," kata Andari.
(Baca: Serikat Buruh Demo Minta DPR Tolak RUU Omnibus Law Lapangan Kerja)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) pertama kali menyebut istilah omnibus law dalam pidato pelantikan sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024 pada 20 Oktober 2019. Jokowi menyebut omnibus law terdiri atas dua UU besar, yakni UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Perpajakan.
Jokowi mengatakan, omnibus law akan menyederhanakan kendala regulasi yang kerap berbelit-belit dan panjang. Selain itu, kedua omnibus law diharapkan dapat memperkuat perekonomian nasional dengan memperbaiki ekosistem investasi dan daya saing Indonesia dalam menghadapi ketidakpastian dan perlambatan ekonomi global.
(Baca: Jokowi Beri Dua Jempol Jika DPR Rampungkan Omnibus Law dalam 100 Hari)
