Pemerintah Akan Mobilisasi Nelayan Berlayar di Laut Natuna Utara

Pemerintah berencana memobilisasi nelayan dari Pantai Utara (Pantura) Jawa untuk menangkap ikan di Laut Natuna Utara. Hal itu dilakukan setelah kapal-kapal dari Tiongkok bersikukuh menerobos sekaligus menangkap ikan secara ilegal di wilayah perairan tersebut.

Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD. Menurut dia, mobilisasi nelayan Pantura perlu dilakukan untuk menunjukkan kehadiran Indonesia di Laut Natuna Utara.

“Pemerintah akan mendukung saudara-saudara untuk ke (Laut Natuna Utara) sana,” kata Mahfud saat menemui 120 nelayan dari Pantura di kantornya, Jakarta, Senin (6/1).

(Baca: Dasar Hukum Klaim Laut Natuna Versi Indonesia vs Tiongkok)

Ia menjelaskan, selama ini, tidak banyak nelayan Indonesia yang melaut di wilayah perairan tersebut karena berbagai kendala. Padahal, Laut Natuna Utara merupakan kawasan perairan yang kaya akan sumber daya laut.

“Warga Negara Indonesia seperti saudara-saudara juga berhak atas ikan-ikan dan pemanfaatan sumber daya laut yang ada di sana berdasar hukum,” kata Mahfud.

Pemerintah berjanji akan membantu para nelayan untuk memperoleh izin berlayar di Laut Natuna Utara. Pemerintah juga berjanji akan melindungi para nelayan selama melaut di sana. “Negara nanti yang akan mengawal kegiatan saudara di situ,” ucapnya.

Ia menambahkan, saat ini, Indonesia terus menguatkan pengamanan di Laut Natuna Utara. Salah satu caranya dengan menambah personel militer di kawasan perairan tersebut.

(Baca: TNI Tambah Empat Armada Usir Kapal Tiongkok yang Bertahan di Natuna)

TNI diketahui telah mengerahkan 600 personel. Mereka juga menyiapkan alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang terdiri dari lima kapal perang (KRI), satu pesawat intai maritim, dan satu pesawat Boeing TNI AU.

Rencananya, TNI akan menambah empat KRI untuk mengusir kapal-kapal dari Tiongkok yang ada di Laut Natuna Utara. “Penguatan pasukan di sana sudah mulai bergerak,” ujarnya.