Jokowi Tak Ingin Ibu Kota Baru Hanya Dihuni PNS dan Diplomat
Presiden Joko Widodo alias Jokowi ingin pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan timur diikuti dengan transformasi ekonomi ke wilayah tersebut. Alasannya, Presiden tidak ingin ibu kota baru menjadi kota dengan harga kebutuhan hidup mahal dan sepi penghuni.
Dalam pembukaan rapat terbatas soal ibu kota baru, Jokowi juga memerintahkan anak buahnya mempelajari pengalaman negara lain yang memindahkan ibu kota. Setelah itu, pemerintah akan merancang perpindahan basis ekonomi.
“Jangan yang menghuni hanya pegawai pemerintah ditambah diplomat,” kata Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (16/12).
(Baca: Perangkap Utang dan Potensi Masalah Pemindahan Ibu Kota)
Tak hanya ekonomi, Jokowi juga ingin ada perpindahan budaya dan sistem kerja di ibu kota baru. Presiden menilai cara berpikir lama yang selalu melihat proses pembangunan dari sisi anggaran dan biaya harus ditinggalkan.
Menurutnya pemerintah harus berani menggunakan cara baru yang lebih kreatif, termasuk penggunaan teknologi yang inovatif. “Juga dengan bantuan talenta hebat yang berada di dalam negeri maupun yang saat ini belajar di luar negeri,” katanya.
Dengan tujuan tersebut, Jokowi meminta ibu kota baru dirancang sebagai smart metropolis yang terpadu, nyaman, humanis, dan rendah emisi. Rancangan ibu kota baru pun harus memiliki klaster pendidikan, riset, dan inovasi.
Jokowi membayangkan akan ada lembaga pendidikan tinggi kelas dunia di klaster pendidikan. “Juga dibangun pusat riset dan inovasi kelas dunia yang menjadikan ibu kota baru ini sebagai global innovation hub,” kata Jokowi.
(Baca: Bos Softbank Dikabarkan Tertarik Danai Pemindahan Ibu Kota RI)
Kepala Negara menilai pembangunan klaster-klaster tersebut akan menciptakan talenta lokal berkelas dunia. Mereka nantinya bisa berkolaborasi dalam pengembangan energi pintar (smart energy), jasa kesehatan pintar (smart health), dan produksi makanan pintar (smart food production).
Hal tersebut lebih lanjut dapat menciptakan lapangan kerja bagi anak-anak muda di Indonesia. “Serta mendorong UMKM kita untuk masuk dan terintegrasi dengan global value chain,” ucapnya.
