Revisi UU KPK Berlaku, YLBHI: Sinyal Kembalinya Orde Baru
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menilai berlakunya revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) menunjukkan kembalinya era orde baru.
Ketua Umum YLBHI Asfinawati mengatakan revisi UU KPK perlu dilihat dari skala politik nasional secara luas. "Ini perulangan 1998 saat orde baru. Orde baru memiliki cerita korupsi luar biasa yang dijalankan sistem negara," kata dia di kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Jakarta, Minggu (3/11).
Pada era orde baru, lanjut dia, pemerintah melakukan pelemahan politik terhadap warga, partai politik, dan oposisi. Hal itu tercipta akibat akumulasi dari praktik mega korupsi.
Untuk menjalankan mega korupsi, pemerintah perlu menertibkan rakyat. Oleh karena itu, aksi massa dapat dibalas dengan tindakan represif. "Hal itu sudah terjadi saat ini," ujar dia. Terlebih lagi, sudah ada ribuan orang yang ditangkap polisi pada saat melakukan aksi demonstrasi.
(Baca: Jokowi Tak Akan Terbitkan Perppu KPK Selama Uji Materi di MK)
Sementara itu, Peneliti Transparency International Indonesia (TII) Agus Sarwono mengatakan penangkapan mahasiswa yang melakukan aksi merupakan upaya kriminalisasi. "Ruang demokrasi ditutup. Kami juga khawatir mengeluarkan statement kalau ada kriminalisasi," ujar dia.
Ia pun mempertanyakan komitmen Presiden Joko Widodo dalam memperkuat KPK. Sebab, sikap Jokowi yang akan menunjuk langsung Dewan Pengawas KPK merupakan hal yang kontradiktif terhadap pernyataan Menteri Sekretaris Negara Pratikno yang mengatakan Jokowi akan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) KPK.
Adapun, dengan berlakunya revisi UU KPK, Agus menilai akan ada kemunduran pemberantasan korupsi. "Indeks persepsi korupsi akan anjlok," kata dia.
Sebelumnya, Jokowi menyatakan belum ingin menerbitkan Perppu KPK. Jokowi berdalih menghargai proses gugatan uji materi UU KPK yang saat ini berlangsung di Mahkamah Konstitusi (MK). “Kami melihat bahwa sekarang masih ada proses uji materi di MK. Kami harus menghargai proses-proses seperti itu,” kata Jokowi.
Jokowi menyatakan tidak etis jika menerbitkan Perppu KPK saat uji materi di MK masih berlangsung. Sebab, hal tersebut bakal mengganggu proses uji materi di MK. “Saya kira kita harus tahu sopan santun dalam bertata negara,” kata Jokowi.
(Baca: UU Baru Berlaku, KPK Belum Tahu soal Masa Depan OTT )
