Wiranto Sebut OPM dan Benny Wenda Biang Keladi Kerusuhan di Wamena
Menteri Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menyebut Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan Ketua United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Benny Wenda sebagai motor penggerak kerusuhan di Wamena. Hal ini didasarkan pada kajian yang telah dilakukan pihaknya.
"OPM dari dulu ada dan belum habis walau kecil jumlahnya. Mereka menunjukkan eksistensinya dengan bergabung bersama Benny Wenda," kata dia di kantornya, Jakarta, Senin (30/9).
Menurut Wiranto, kedua pihak membuat kerusuhan guna menarik perhatian negara-negara Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tengah menggelar sidang terkait Hak Asasi Manusia di New York dan Swiss. Tujuan mereka, menurut dia, adalah memerdekakan Papua dan Papua Barat. Sementara, tokoh masyarakat selain OPM tidak menginginkan kericuhan tersebut.
(Baca: 5.500 Pengungsi Korban Kerusuhan di Wamena Butuh Bantuan)
Wiranto mengatakan, upaya yang dilakukan oleh kedua kelompok tersebut tidak berhasil lantaran PBB tidak menaruh perhatian khusus kepada Papua dan Papua Barat. Dengan demkian, Papua tetap menjadi bagian dari Indonesia sesuai dengan Resolusi PBB No. 2504 yang dikeluarkan pada 19 November 1969.
Ia juga menegaskan, kondisi Wamena sudah kondusif. Namun, sejumlah masyarakat masih mengalami trauma setelah terjadinya kerusuhan.
Ke depan, menurut dia, pemerintah akan terus berupaya untuk menjaga keamanan di Wamena, antara lain dengan menggandeng Kepolisian Daerah (Kapolda) hingga pemuka adat.
(Baca: Wiranto Dikunjungi Eks Menteri Pertahanan Fiji, Bahas Persoalan Papua)
Saat ini, ada 5.500 orang terpaksa mengungsi ke markas Komando Distrik Militer 1702 Jayawijaya akibat kerusuhan di Wamena, Papua. Mereka membutuhkan bantuan pakaian, makanan, serta barang-barang keperluan anak dan perempuan.
Komandan Distrik Militer 1702 Jayawijaya Letkol Inf Candra Dianto di Jayapura mengatakan, mayoritas warga yang mengungsi hanya membawa baju yang dipakai. Hal itu karena mereka berusaha menghindari kerusuhan di Wamena.
Bantuan pangan dari pemerintah, menurutnya baru berfokus ke satu posko pengungsi saja. "Kami meminta informasi ini disebarkan seluas-luasnya agar banyak pihak yang tergerak untuk membantu para korban yang tengah mengungsi," katanya.
