Profil 5 Pimpinan Komisioner KPK Baru Hasil Pilihan DPR
4. Nurul Ghufron.
Pria kelahiran Sumenep, 22 September 1974 menjabat dekan di Fakultas Hukum Universitas Jember. Ia juga dicalonkan dalam pemilihan rektor Universitas Jember periode 2020-2024. Namun, ia menantikan hasil seleksi Capim KPK terlebih dahulu sebelum memutuskan mengikuti pemilihan rektor.
Sebagai akademisi, Ghufron juga cukup aktif menulis artikel tentang hukum juga korupsi di surat kabar. Beberapa tulisannya juga disusun dalam bentuk jurnal ilmiah. Dengan pengetahuan hukumnya, Ghufron kerap diundang sebagai saksi ahli dalam persidangan korupsi.
Ghufron sempat dicecar soal kelalaiannya menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 2019. Ghufron mengatakan, ia sudah menyampaikan LHKPN sebelum 31 Maret 2019. Namun, masih ada kekurangan surat kuasa untuk memeriksa rekening anak pertamanya yang mulai dewasa.
(Baca: Nurul Ghufron, Capim KPK yang Rajin Menulis Artikel Hukum)
Ghufron memiliki pandangan perlunya mekanisme SP3 di KPK. Ia menilai, proses penegakan hukum pun bisa salah sehingga wajar jika SP3 diterapkan dalam kewenangan KPK.
Kewenangan untuk mengeluarkan SP3 dituangkan dalam draf revisi Undang-Undang KPK. Dalam draf disebutkan, KPK harus mengeluarkan SP3 untuk perkara korupsi yang tidak selesai dalam waktu satu tahun. Draf revisi UU KPK merupakan inisiatif DPR.
5. Lili Pintauli Siregar
Lili Pintauli Siregar menjadi satu-satunya perempuan dalam susunan pimpinan komisioner KPK. Lili telah bekerja selama sepuluh tahun untuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Jabatan terakhirnya adalah wakil ketua LPSK periode 2013-2018.
Perempuan kelahiran Tanjung Pandan, 9 Februari 1966 ini mendapatkan gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara pada 1991. Kariernya dimulai sebagai asisten pembela umum di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan.
(Baca: Lili Pintauli Siregar, Capim KPK yang Ingin Lindungi Karyawan & Saksi)
Ia terlibat aktif memberikan bantuan hukum kepada para petani dan nelayan di Medan, Sumatera Utara. Lili bercerita bahwa ia pernah dibayar dengan seikat kacang panjang, lima kilo tomat, hingga sepetak tanah tanpa surat kepemilikan.
Setelah mengabdi di LBH, ia bergabung dengan Pusat Bantuan dan Penyanderaan Hukum Indonesia (Puskabumi) Medan pada 1994. Kariernya menanjak hingga menduduki jabatan direktur di lembaga tersebut pada 1999-2002.
Pada 2008, Lili diam-diam mengikuti seleksi calon anggota LPSK. Dia menjadi perwakilan pertama dari Sumatera Utara yang lolos dalam seleksi tersebut. Alhasil, ia harus memboyong keluarganya pindah ke Jakarta untuk menjalankan tugas yang baru.
Lili mulai menangani kasus-kasus besar, salah satunya adalah kasus korupsi yang menjerat mantan Kepala Bareskrim Mabes Polri Komjen Susno Duadji pada 2010-2011. Perempuan berdarah Batak ini mengatakan, tidak mudah menjadi pembela para saksi kejahatan. Tidak jarang ia menerima ancaman dan teror.
Dalam tes wawancara dan uji publik, Lili mengungkapkan, regulasi di KPK menyulitkan LPSK memberikan perlindungan bagi pegawai KPK dan saksi-saksi kasus korupsi. Ia juga menyebutkan, komunikasi yang dijalin KPK dengan LPSK bahkan terlalu kaku.
Untuk itu, ia menyiapkan nota kesepahaman dalam hal perlindungan pegawai KPK dan saksi kasus korupsi jika ia terpilih nanti. Ibu dari tiga orang anak ini menyebut selama sepuluh tahun bekerja di LPSK, hanya ada 13 justice collaborator yang dilindunginya.
Dia juga menyoroti soal teror yang diterima penyidik dan pimpinan KPK. LPSK pernah mengusulkan untuk memberikan perlindungan kepada para pegawai KPK, namun hal itu belum direspons oleh KPK.
