DPR Minta Jokowi Evaluasi Pengerahan Personel TNI-Polri di Papua

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengevaluasi pengerahan personel TNI dan Polri ke Papua.  Hal ini lantaran hadirnya aparat secara berlebihan menandakan ketidakpercayaan pemerintah terhadap masyarakat di provinsi tersebut.

Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil mengatakan masyarakat Papua kerap menjadi korban akibat operasi militer yang selama ini dilakukan. Dia mengkhawatirkan kehadiran aparat melunturkan kesetiaan masyarakat Papua kepada  Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Beri kepercayaan kepada Papua. Pendekatan keamanan dengan tentara harus dievaluasi,” kata Nasir di Jakarta, Rabu (4/9).

(Baca: Wiranto Janji Tarik Pasukan TNI - Polri dari Papua)

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut menyarankan pemerintah melakukan pendekatan kultural. Menurutnya, pendekatan seperti itu lebih efektif ketimbang mengirimkan militer.

“Tolong lindungi masyarakat Papua dengan mengatakan mereka bagian dari NKRI dan kita adalah bagian dari Papua," ujarnya.

Meski demikian, dewan mendukung pembatasan Warga Negara Asing (WNA) dari Papua. Ketua DPR Bambang Soesatyo beralasan adanya keterlibatan pihak asing dalam demonstrasi yang berujung ricuh.

“Polri juga agar bekerja sama dengan Badan Intelijen Negara (BIN) dan Kementerian Luar Negeri dalam mengungkap pihak asing yang diduga terlibat,” kata Bambang hari Selasa (3/4) kemarin.

(Baca: Pemerintah Batasi Akses Warga Negara Asing Kunjungi Papua)

Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian menjelaskan banyaknya personel TNI-Polri yang terjun sebagai bentuk kehadiran negara di Papua dan Papua Barat. Total ada 6.000 pasukan TNI Polri yang diterjunkan ke Papua. “Bukan untuk menakuti warga tapi memberi rasa aman kepada masyarakat,” kata Tito, Selasa (4/9).