Luhut: Bantuan Perusahaan Tiongkok untuk BPJS Kesehatan Sebatas Saran
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan, bantuan perusahaan Tiongkok, Ping An Insurance terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan masih sebatas saran. Belum ada kerja sama antara korporasi itu dengan pemerintah.
Hal tersebut disampaikan Luhut untuk menjawab kekhawatiran beberapa pihak. Ia menjelaskan, saran ini bermula dari pertemuannya dengan salah satu pemimpin Ping An Insurance saat berkunjung ke Tiongkok pada bulan lalu.
"Dari perbincangan itu, perusahaan asuransi berbasis daring ini menggunakan teknologi kecerdasan buatan dan sukses membantu efisiensi bisnis mereka,” kata dia dalam siaran pers, Minggu (25/8). Perusahaan publik ini memelopori penggunaan sistem manajemen kesehatan berbasis teknologi di 282 kota di Tiongkok.
Ping An menyebutkan bahwa pengguna layanannya mencapai lebih dari 403 juta orang. “Saat berbincang-bincang, Ping An menyampaikan beberapa saran yang bisa dilakukan oleh BPJS Kesehatan untuk mengatasi defisitnya,” kata dia.
(Baca: Luhut: Perusahaan Tiongkok Ingin Bantu Benahi BPJS Kesehatan )
Saat itu, pihak Ping An usul untuk bertemu langsung dengan BPJS guna berdiskusi terkait strategi meningkatkan efisiensi. Dengan begitu, perusahaan bisa memperkecil defisit.
Luhut pun berharap agar Ping An dapat berbagi pengalamannya dalam mengelola asuransi kesehatan. Apalagi, peserta BPJS Kesehatan hanya sekitar 222 juta atau lebih kecil dibanding Ping An.
Ia memahami bahwa BPJS Kesehatan tidak termasuk dalam lingkup kerjanya. Hanya saja, setelah pertemuan itu, ia merasa saran ini patut untuk disampaikan.
Sebagai tindak lanjut, ia akan bertemu dengan Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris pekan ini. Pada kesempatan itu, Fahcmi menyampaikan bahwa ada beberapa hal yang perlu dilakukan seperti pembenahan sistem teknologi, regulasi dan penegakan hukum untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran iuran dari para peserta.
Lalu, pihak Ping An memberi saran kepada BPJS. Yang pertama dilakukan adalah mengevaluasi sistem teknologi informasi yang dimiliki BPJS. “Dari sana baru bisa diketahui apa yang menjadi kelemahan badan asuransi ini dan bagaimana memperbaikinya. Saya rasa BPJS sebagai lembaga asuransi dengan ratusan juta peserta, sangat paham bagaimana melindungi data pesertanya agar tidak bocor ke pihak lain,” katanya.
(Baca: Defisit Keuangan BPJS Kesehatan Berpotensi Tembus Rp 28,5 Triliun)
Luhut menegaskan, saat ini baru ada pembicaraan dan saran antara Ping An dan BPJS. “Tidak ada satupun keputusan yang dibuat. Kalaupun BPJS tertarik untuk melaksanakan saran mereka atau bekerja sama dengan mereka, keputusannya ada di tangan BPJS. Menko Puan Maharani pun sudah mendapat laporannya," kata dia.
Berdasarkan pertemuan itu, Fachmi menjelaskan kepada Luhut bahwa hal yang mungkin dilakukan oleh BPJS untuk meningkatkan kolektabilitas adalah melalui tindakan hukum. Caranya, dengan melakukan sinkronisasi data.
“Misalnya, jika ada yang orang yang ingin mendapat layanan publik seperti pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) atau Paspor, akan dicek dulu apakah ia mempunyai tunggakan pembayaran BPJS. Jika ada, maka mereka akan diminta untuk melunasi terlebih dahulu. Itu hanya salah satu contoh," kata Luhut menceritakan ulang penjelasan Fachmi.
Dari pertemuan tersebut, Luhut berkesimpulan bahwa iuran BPJS yang ada saat ini terlalu kecil. Iuran untuk peserta yang penghasilannya lebih besar seharusnya tidak sama dengan masyarakat berpenghasilan upah minimum regional (UMR).
Adapun grup Ping An mengelola jasa keuangan pada tiga divisi yaitu asuransi, investasi dan perbankan. Asetnya mencapai US$ 1,3 triliun. Divisi asuransinya, Ping An Insurance adalah perusahaan asuransi terbesar di Tiongkok dengan kapitalisasi pasar US$ 230 miliar.
(Baca: Sri Mulyani Beberkan Empat Penyebab Defisit BPJS Keuangan)
