Sidang Tahunan, Ini Tiga Pidato Kenegaraan Terakhir Jokowi
Pemerintah fokus pada empat aspek strategis percepatan pembangunan. Aspek pertama adalah mempercepat reformasi hukum untuk memberi kepastian hukum dan terus mendorong reformasi birokrasi guna menghadirkan layanan publik prima.
Aspek strategis kedua adalah perombakan manajemen anggaran pembangunan dari paradigma lama anggaran dibagi rata menjadi fokus pada program prioritas. Sudah tidak bisa lagi, anggaran pembangunan habis untuk kegiatan operasional birokrasi seperti perjalanan dinas dan rapat yang sebenarnya dapat diefisienkan.
Aspek strategis ketiga terkait dengan politik luar negeri dan aspek keempat adalah demokrasi, stabilitas politik dan demokrasi.
Sementara saat menyampaikan RAPBN 2017, Presiden Jokowi, saat itu menyatakan bahwa dengan mengacu pada tema kebijakan fiskal tahun 2017 dan strategi yang mendukungnya, pendapatan negara dalam RAPBN 2017 ditargetkan sebesar Rp 1.737,6 triliun. Dari jumlah tersebut, penerimaan perpajakan direncanakan sebesar Rp 1.495,9 triliun.
Selanjutnya, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di tahun 2017 ditargetkan sebesar Rp240,4 triliun. Meskipun, saat itu menghadapi tantangan yang cukup berat dengan masih rendahnya harga beberapa komoditas pertambangan seperti minyak bumi dan batubara,
Sementara belanja negara dalam RAPBN tahun 2017 dialokasikan sebesar Rp 2.070,5 triliun, yang terdiri atas belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 1.310,4 triliun, dan alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp 760 triliun.
Kebijakan fiskal pada 2017 masih bersifat ekspansif yang terarah untuk meningkatkan kapasitas produksi dengan defisit anggaran RAPBN 2017 ditargetkan sebesar Rp332,8 triliun atau 2,41 persen dari PDB.
Pidato Kenegaraan Presiden Jokowi pada 16 Agustus 2017
Presiden menyampaikan RAPBN 2018 dengan memberikan gambaran bahwa pendapatan sebesar Rp 1.878,4 triliun dan belanja negara sebesar Rp 2.204,4 triliun. Sehingga, defisit anggaran direncanakan sekitar Rp 325,9 triliun atau setara dengan 2,19 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Jumlah pendapatan sebesar Rp 1.878,4 triliun tersebut berasal dari penerimaan perpajakan direncanakan sebesar Rp 1.609,4 triliun dan penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp 267,9 triliun. Belanja negara ketika itu dirancang Rp 2.204,4 triliun terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.443,3 triliun, serta transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp 761,1 triliun.
Jokowi menjelaskan RAPBN 2018 disusun dengan berpedoman pada tiga kebijakan utama. Pertama mendorong optimalisasi pendapatan negara melalui peningkatan rasio pajak serta optimalisasi pengelolaan sumber daya alam dan aset negara.
Kedua melakukan penguatan kualitas belanja negara melalui peningkatan kualitas belanja modal yang produktif, efisiensi belanja nonprioritas seperti belanja barang dan subsidi yang harus tepat sasaran, sinergi antara program perlindungan sosial, menjaga dan refocusing anggaran prioritas seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta penguatan kualitas desentralisasi fiskal untuk pengurangan kesenjangan dan perbaikan pelayanan publik.
Ketiga, kebijakan keberlanjutan dan efisiensi pembiayaan, yang dilakukan melalui pengendalian defisit dan rasio utang, defisit keseimbangan primer yang semakin menurun dan pengembangan creative financing, seperti melalui skema Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha atau Kersa Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Dalam RAPBN 2018 tersebut pemerintah juga menargetkan indikator makro ekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen, inflasi 3,5 persen, dan nilai tukar Rp 13.500 per dolar. Sementara suku bunga SPN 3 bulan 5,3 persen, rata-rata harga minyak mentah Indonesia (ICP) US$ 48 per barel, lifting minyak 800.000 barel per hari, dan lifting gas 1,2 juta barel setara minyak per hari.
Sementara dalam pidato kenegaraan saat itu, Jokowi mengatakan tahun 2017 merupakan tahun kerja bersama untuk pemerataan ekonomi yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Kita ingin seluruh rakyat Indonesia di seluruh pelosok Tanah Air bisa merasakan manfaat dari pembangunan. Rakyat di Aceh, di Papua, Pulau Miangas dan Pulau Rote bisa menikmati hasil-hasil pembangunan secara merata,” kata Presiden.
Presiden juga menginginkan para petani, nelayan, buruh, ulama, pedagang pasar, tokoh agama, guru, aparatur sipil negara, TNI, Polri, pers, budayawan, mahasiswa, dan lainnya bisa bergerak bersama, maju bersama, sejahtera bersama.
“Kita tidak ingin kesejahteraan hanya dinikmati oleh seseorang atau sekelompok orang. Inilah janji kemerdekaan yang harus kita segera wujudkan, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut mewujudkan ketertiban dunia. Ke sanalah kita bergerak,” katanya.
Pidato Kenegaraan Presiden Jokowi pada 16 Agustus 2018
Kabar yang semakin baik, disampaikan Presiden Jokowi pada pidato 16 Agustus 2018 mengenai RAPBN 2019, yakni pemerintah akan menaikkan gaji pokok dan pensiun pokok bagi aparatur negara serta para pensiunan sebesar rata-rata lima persen pada 2019. Kini janji itu telah terealisasi.
Selain melanjutkan kebijakan penggajian yang telah dilakukan tahun 2018, pada tahun 2019 pemerintah akan menaikkan gaji pokok dan pensiun pokok bagi aparatur negara serta para pensiunan. Kepala Negara menyebutkan bahwa pemerintah akan mempercepat pelaksanaan reformasi di 86 kementerian-lembaga untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik, mudah, cepat dan transparan, disertai penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik.
Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai langkah telah dilakukan oleh pemerintah untuk memperbaiki kinerja birokrasi melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik seperti e-procurement, Satu Data dan Satu Peta, penguatan reformasi birokrasi serta 19 peningkatan kualitas layanan publik, seperti melalui Mal Pelayanan Publik.
Upaya perbaikan birokrasi tersebut telah meningkatkan peringkat Government Effectiveness Index Indonesia, dari peringkat 103 pada tahun 2015 menjadi peringkat 86 pada tahun 2016 atau naik 17 peringkat.
Di dalam RAPBN tahun 2019, pemerintah merencanakan belanja negara mencapai sebesar Rp 2.439,7 triliun atau sekitar 15 persen dari Produk Domestik Bruto Indonesia. Jumlah tersebut 10 persen lebih tinggi dari perkiraan realisasi belanja negara di tahun 2018 atau meningkat 37,3 persen jika dibandingkan dengan belanja negara di tahun 2014, sebesar Rp 1.777,2 triliun.
Sementara dalam pidato kenegaraan, Jokowi mengatakan kualitas kehidupan manusia Indonesia terus membaik dalam empat tahun terakhir, dilihat dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang sudah masuk dalam kategori tinggi atau high human development.
Angka IPM 2014 berada pada posisi 68,90, lalu meningkat menjadi 70,81 di tahun 2017. Namun, upaya peningkatan pembangunan manusia ini masih membutuhkan perhatian serius dan kerja keras.
Dengan jumlah penduduk lebih dari 260 juta jiwa atau nomor empat terbanyak di dunia, dan diprediksi akan mengalami bonus demografi antara tahun 2020-2030, Indonesia akan mempunyai penduduk usia produktif yang melimpah. “Kekuatan sumber daya manusia itu secara konsisten harus kita arahkan untuk memenangkan kompetisi, untuk menjadi bangsa pemenang sehingga bisa bersanding dengan negara-negara yang sudah maju,” katanya.
Jokowi juga mengungkapkan ketika berkunjung ke Asmat, Papua, ketika menggendong dua anak Papua, dirinya melihat masa depan Indonesia di mata mereka. “Masa depan yang harus kita lindungi dengan memastikan bahwa setiap anak Indonesia dapat lahir dengan sehat. Kita harus pastikan bahwa anak-anak Indonesia bebas dari tumbuh kerdil dengan memastikan asupan gizi yang cukup dan pola hidup yang sehat,” katanya.
Pemerintah telah menetapkan 100 kabupaten sebagai lokasi prioritas penanganan kekerdilan secara terintegrasi antar-Kementerian dan Lembaga. Presiden Jokowi mengatakan kualitas kehidupan manusia Indonesia terus membaik dalam empat tahun terakhir, dilihat dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang sudah masuk dalam kategori tinggi atau high human development.
Untuk itu, Kepala Negara harus memastikan anak-anak Indonesia dapat bersekolah tanpa kendala biaya melalui pembagian Kartu Indonesia Pintar, dimana realisasi penerima manfaatnya di 2017 sudah mencapai lebih dari 20 juta peserta didik usia 6 hingga 21 tahun.
Jokowi juga mengungkapkan bahwa pemerintah fokus untuk peningkatan kualitas pendidikan dasar dan menengah yang merata di seluruh Indonesia, dimana jumlah Guru Garis Depan dari 2016 sampai 2017 sudah bertambah sebanyak 7.094 guru.
Peningkatan kompetensi berkelanjutan juga sudah dilakukan dengan lebih dari satu juta guru dan realisasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) turut meningkat setiap tahunnya, yang terakhir di 2017 menjangkau 47 juta siswa.
