Pemerintah Prioritaskan Bangun Transportasi Publik di Ibu Kota Baru
Pemerintah akan memprioritaskan pengembangan transportasi publik di wilayah yang akan menjadi ibu kota baru. Langkah ini dibuat lantaran pemerintah tidak ingin mengulang kesalahan sebelumnya yakni transportasi publik baru dibangun ketika harga tanah sudah mulai mahal.
"Jangan kita ulangi kesalahan sekarang. Kita sibuk bangun transportasi publik saat kotanya sudah tidak ada lahan tersisa," kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro dia dalam Dialog Nasional III: Pemindahan Ibu Kota Negara di kantornya, Jakarta, Kamis (1/8).
Akibatnya, seluruh biaya pembangunan transportasi publik menjadi mahal, karena kurangnya proses perencanaan dari awal.
Meski begitu, Bambang masih enggan merinci jenis transportasi publik yang akan dibangun pada tahap awal pengembangan ibu kota baru tersebut. Namun, pada konsep transportasi publik nanti, pemerintah juga akan menyediakan fasilitas yang ramah bagi pesepeda atau pejalan kaki.
(Baca: Ibu Kota Baru di Bekas Pertambangan Hadapi Masalah Kualitas Air)
Adapun, tahap pembangunan ibu kota baru bakal dibagi menjadi tiga periode, yaitu 2021-2024, 2025-2029, dan 2030-2045.
Pada 2021-2024, pembangunan akan dimulai dari kawasan inti pusat pemerintahan denga luas area sekitar 2 ribu hektare (Ha). Zona inti yang akan dibangun pada tahap ini antra lain meliputi istana presiden, lembaga negara (eksekutif, legislatif, yudikatif), taman budaya, dan botanical garden.
Pada periode 2025-2029, pembangunan kawasan ibu kota negara akan diperluas menjadi 40 ribu hektar. Adapun, kawasan ibu kota negara meliputi perumahan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), markas Tentara Negara Indonesia (TNI), dan polri.
Kemudian, kawasan ibu kota negara juga terdapat diplomatic compound, fasilitas pendidikan dan kesehatan, universitas, science and techno park, serta industri bersih dan teknologi tinggi. Kemudian, juga akan terdapat pusat penelitan dan pengembangan, gedung pertemuan, museum dan pusat olahraga, pusat belanja modern, dan pangkalan militer.
Selanjutnya, pada 2030-2045, pembangunan ibu kota negara akan kembali diperluas menjadi 200 ribu hektar. Tahap pembangunan meliputi taman nasional, konservasi orang utan, dan klaster permukiman non-ASN.
Selain itu, pada periode tersebut akan dibangun pula kawasan perluasan ibu kota negara 2. Zona ini merupakan kawasan metropolitan serta wilayah pengembangan terkait dengan wilayah provinsi sekitarnya.
(Baca: Air Keran Siap Minum hingga Listrik Energi Terbarukan di Ibu Kota Baru)
Bambang menyebut, konsep pengembangan kawasan metropolitan ini akan serupa dengan Brasilia, ibu kota baru Brazil. Jumlah penduduk kawasan tersebut terus berkembang hingga saat ini.
Pemerintah Brazil menargetkan jumlah penduduk sebanyak 500 ribu orang. "Hari ini sudah 3,5 juta orang dan menjadi kota metropolitan sendiri," ujarnya.
Meski begitu, pada lokasi ibu kota baru juga akan dilengkapi area ruang terbuka hijau lebih besar atau minimal 50% dari luas ibu kota, dengan mempertimbangkan bentuk topografi wilayah.
Bangunan maupun perumahan pun akan lebih berkonsep hijau yang hemat energi, air, serta menggunakan material bangunan ramah lingkungan seperti bahan daur ulang, energi terbarukan dan sistem pencahayaan alami.
