Politikus Gerindra Calon Anggota BPK, Eks Aktivis hingga Caleg Gagal
Bursa calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diramaikan oleh para politikus, antara lain dari Partai Gerindra. Sebanyak empat orang politikus memberanikan diri berebut kursi BPK setelah sebelumnya gagal melenggang ke Senayan.
Politikus tersebut adalah Pius Lustrilanang, Haerul Saleh, Willgo Zainar, dan Ferry Juliantono. Namun, Ferry tidak melanjutkan pencalonannya dengan tidak melengkapi berkas. “Saya tidak melengkapi berkas, sudah mundur,” ujar Ferry memberikan klarifikasi.
Berikut profil politikus Gerindra yang masuk ke dalam bursa calon anggota BPK.
Pius Lustrilanang, Mantan Aktivis yang Pernah Diculik Prabowo
Pius merupakan anggota DPR Komisi IX yang membidangi tenaga kerja dan transmigrasi, kependudukan, serta kesehatan periode 2014-2019. Setelah menjabat selama dua periode, ia kembali maju dalam Pemilu 2019 tingkat DPR RI di daerah pemilihan (dapil) Nusa Tenggara Timur (NTT) I tetapi ia gagal kembali ke Senayan. Ia pun mencoba peruntungannnya dengan mendaftar sebagai calon anggota BPK.
Pius dahulu seorang aktivis yang tergabung dalam dua organisasi saat Orde Baru, yaitu Aliansi Demokrasi Rakyat (Aldera) periode 1993-1998 dan Solidaritas Indonesia untuk Amien dan Mega (SIAGA) periode 1998-1999 dengan jabatan Sekretaris Jenderal. Aktivitasnya di kedua organisasi itu membuatnya menjadi target penculikan dari sekelompok orang pada 4 Februari 1998 di depan RS Cipto Mangunkusumo (RSCM).
Ia disekap di dalam sel dan mengalami berbagai siksaan. Ia dibebaskan setelah hampir dua bulan diculik pada 3 April 1998. Pria kelahiran Palembang, 10 Oktober 1968 ini melapor ke Komnas HAM pada 27 April 1998.
Seperti dilansir Tempo, meski menjadi korban penculikan yang diduga dilakukan oleh Tim Mawar Kopassus di bawah kendali Prabowo Subianto, Pius menganggap bahwa Prabowo tidak bersalah. “Saya tetap berpandangan, yang bersalah dalam penculikan itu adalah Jenderal Soeharto sebagai panglima tertinggi ABRI,” jelas Pius dalam laporan utama Majalah Tempo edisi 28 Oktober 1983.
(Baca: Dua Politisi Mundur Seleksi BPK: Rusdi Kirana dan Ferry Juliantono)
Haerul Saleh, Penerima Rapor Merah Anggota DPR Dapil Sultra
Haerul Saleh merupakan anggota DPR periode 2014-2019 dapil Sulawesi Tenggara (Sultra) dari Partai Gerindra. Ia menyelesaikan pendidikan di SD Negeri 9 Kolaka pada 1987-1993, Pesantren IMMIM Makassar pada 1993-1996, dan SMA Hasrati periode 1997-2000. Kemudian ia melanjutkan jenjang sarjananya di Ilmu Hukum, Universitas Satria, Makassar pada 2008.
Saat lolos ke Senayan, Bupati Kolaka Ahmad Safei merasa bangga Haerul Saleh menjadi wakil Kolaka di DPR. Pasalnya, caleg yang sebelumnya mewakili Sultra adalah orang dari luar daerah tersebut.
Haerul juga aktif diberbagai organisasi kepemudaan. Ia pernah menjabat ketua Pemuda Panca Marga, wakil ketua Majelis Pemuda Indonesia, ketua Bidang Luar Negeri Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), dan wakil sekretaris Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI). Tidak hanya itu, ia juga pernah tergabung di lembaga swadaya masyarakat (LSM) Yayasan Peduli Lingkungan.
Meskipun putra daerah, nama Haerul Saleh tidak membumi di Sultra. Hal ini terlihat dari survei yang dilakukan oleh Parameter Strategi Indonesia (PSI) pada 21-31 Maret 2019 yang melibatkan 800 responden di 17 kabupaten/kota di Sultra.
Hasil survei menyatakan hanya 24,3% responden mengenal lima anggota DPR RI dari dapil Sultra. Selain itu, tingkat kepuasan masyarakat terhadap Haerul Saleh merupakan yang terendah di antara empat anggota lainnya, yaitu sebesar 1,8%.
Meskipun mendapat rapor merah, Haerul tetap memberanikan diri untuk maju kembali melalui dapil Sultra dalam Pemilu 2019. Akhirnya, ia pun gagal melenggang ke Senayan.
Haerul pun mendaftar menjadi calon anggota BPK. Politikus Gerindra ini juga memiliki pengalaman di dunia bisnis, ia menjabat sebagai komisaris di PT Kolaka Inti Perkasa, PT Kolaka Inti Komoditi, dan PT Laburindo Alam Makmur.
(Baca: Harry Azhar Azis, Calon Anggota BPK yang Dibayangi Panama Papers)
Willgo Zainar, Pengusaha Lulusan Amerika yang Gagal Jadi Caleg
Pria kelahiran Ampenan ini merupakan anggota DPR RI 2014-2019 dari dapil Nusa Tenggara Barat (NTB). Willgo juga merupakan putra daerah yang besar dan menyelesaikan masa studinya di Lombok.
Pada Pileg 2019, ia gagal mengambil hati rakyat NTB yang mencakup Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Utara, dan Kota Mataram. Willgo menapaki kariernya di dunia politik sebagai wakil Partai Gerindra di Komisi XI yang membidangi keuangan dan perbankan.
Ia juga menjadi wakil ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI dan anggota Badan Anggaran DPR RI Fraksi Gerindra. Atas itulah ia memberanikan diri untuk mendaftar menjadi calon anggota BPK periode 2019-2024.
Pria lulusan Master Business Administration of Marketing and International Business dari Amstrong University, Berkeley California ini sebelumnya menggeluti dunia bisnis. Ia pernah memimpin beberapa perusahaan. Ia menjadi direktur perusahaan furnitur di Jepara, yakni PT Amboko Indonesia pada 1995-2000. Kemudian ia menjadi direktur utama PT Bismika Muria Persada pada 2005-2008. Ia juga menjabat direktur utama PT Nusa Terang Benderang Power sejak 2008 hingga saat ini.
(Baca: Achsanul Qosasi, Calon Anggota BPK yang Sukses Besarkan Madura United )