KPU Minta Pihak yang Suarakan Pemilu Curang Ikuti Proses yang Berlaku

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Evi Novida Ginting meminta pihak yang menuding adanya kecurangan dalam Pemilu 2019 untuk menyelesaikan tudingan tersebut, dengan menempuh proses hukum yang berlaku. Menurut Evi, tudingan tersebut tak bisa hanya digaungkan tanpa adanya tindakan penyelesaian.

"Tidak perlu mengucapkan (tudingan kecurangan) di luar, tapi tidak ada langkah-langkah menyelesaikan atau mencari tahu kebenaran dari kecurangan tersebut," kata Evi di kantornya, Jakarta, Rabu (15/5).

Evi mengatakan, proses Pemilu 2019 di seluruh tahapan telah diatur melalui perundang-undangan. Jika ada keberatan, maka mereka bisa melaporkannya ke Bawaslu dan akan ditindaklanjuti dengan melakukan investigasi.

Bawaslu lalu akan menindaklanjuti laporan kecurangan tersebut dan melakukan investigasi. KPU pun menurutnya juga akan mendapatkan rekomendasi atau pun putusan terkait investigasi yang dilaksanakan Bawaslu.

Evi pun menilai tudingan kecurangan seharusnya disampaikan dalam forum rekapitulasi penghitungan suara, baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi, maupun pusat. Dengan demikian, KPU dapat langsung memverifikasi apakah kecurangan tersebut benar adanya. Jika benar, maka KPU dapat langsung melakukan koreksi.

(Baca: Tolak Hasil Hitung KPU, Prabowo dan Sandi Minta Pendukung Berjuang)

"Kami siap cross check data dan Bawaslu siap menerima persoalan yang terkait masalah rekapitulasi suara," kata Evi.

Hal senada disampaikan Komisioner KPU Hasyim Asyari. Menurutnya, KPU siap untuk menyandingkan data-data yang ada dalam forum rekapitulasi penghitungan suara. KPU pun ia katakan siap diaudit forensik untuk membuktikan tudingan kecurangan Pemilu 2019. "KPU siap untuk diklarifikasi. Sejak awal sudah berkali-kali diajukan dan diurus," kata Hasyim.

Sekadar info, tudingan kecurangan ke KPU kembali diutarakan oleh pasangan calon (paslon) nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Sandiaga bahkan memaparkan beberapa indikasi kecurangan tersebut, seperti politik uang, DPT bermasalah, 6,5 juta pemilih yang tak mendapat undangan ketika hari pencoblosan, hingga masalah logistik.

Atas dasar itu, Prabowo-Sandiaga tak akan menerima hasil penghitungan suara KPU. "Kami tidak bisa menerima ketidakadilan dan ketidak jujuran,” kata Prabowo.

(Baca: Persepi Sebut Data BPN Soal Kemenangan Prabowo-Sandiaga Janggal)