Tak Perkeruh Isu Pemilu Curang, Erick Tohir: Lebih Baik Introspeksi
Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin mengimbau seluruh elite politik dan para simpatisannya memanfaatkan bulan Ramadan untuk introspeksi, terutama setelah masa pemilihan umum (pemilu) ini usai. Ketua TKN Erick Thohir menyatakan, hal itu lebih baik daripada mengajak berdemonstrasi.
Menurut dia, berbagai kontroversi mengenai isu kecurang pemilu mesti disikapi dengan bijak. “Mari kita introspeksi diri. DNA kami tidak mungkin memulai sesuatu yang besar dengan kecurangan,” kata Erick Thohir di War Room TKN, di Gedung HighEnd, Jakarta, Rabu (8/5). “Allah membukakan satu pe rsatu siapa yang curang. Kami memilih untuk tidak saling menyalahkan.”
Karena itu, TKN mempertanyakan segelintir elite politik di kubu 02 Prabowo Subianto – Sandiaga Uno yang terus memperkeruh suasana dengan upaya sistematis untuk mendiskreditkan pelaksanaan pemilu, khususnya pemilu presiden (pilpres 2019). Pola psywar yang digunakan ini berawal dari tudingan permasalahan form C1 sampai ke masalah penghitungan suara Komisi Pemilihan Umum.
Setelah terekspose ke publik bahwa mereka tidak punya C1 dan klaim kemenangan berdasarkan data yang sumir, Jubir TKN Arya Sinulingga menambahkan, mereka beralih ke masalah kecurangan pemilu.
(Baca: Sandiaga: Temuan C1 yang Untungkan Salah Satu Pihak Harus Diselidiki)
Tujuannya, kata dia, untuk membangun ketidakpercayaan publik terhadap hasil pemilu. “Mereka setiap ditanya data, bilangnya rahasia. Terbalik dengan TKN yang sangat transparan,” kata Arya. “Terus ada isu aksi lagi tanggal 9 Mei. Ini pola-pola yang tidak baik dan hanya bikin masyarakat cemas saja.”
TKN berpandangan, upaya delegitimasi pemilu oleh pihak 02 telah berada di luar jalur demokrasi. Baginya, memunculkan sosok penilaian dokter dalam meninggalnya petugas Kelompok Petugas Pemungutan Suara (KPPS) sebagai bentuk politisasi di luar jalan demokrasi yang benar.
Sebelumnya, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo - Sandiaga merasa disudutkan dari temuan ribuan dokumen 'palsu' formulir hasil penghitungan suara Pemilu 2019 atau formulir C1. Juru Bicara BPN Ahmad Riza Patria menyatakan pihaknya tak pernah memiliki formulir C1 tersebut.
Riza menilai banyak kejanggalan dari temuan tersebut. Salah satunya lantaran alamat pengiriman dokumen sama-sama di Jakarta. Padahal, ribuan dokumen tersebut diduga berasal dari Boyolali, Jawa Tengah. Pada kardus berisikan ribuan dokumen tersebut tertempel alamat pengirim, yakni Sekretariat Nasional (Seknas) Prabowo-Sandiaga, Menteng, Jakarta. Nama pengirim yang tercantum di kardus yakni CEO Seknas Prabowo-Sandiaga, M Taufik.
(Baca: Bawaslu DKI Kantongi Petunjuk Pengirim Ribuan Form C1 di Menteng)
Senin kemarin, Prabowo Subianto juga mengadakan pertemuan khusus dengan wartawan dari media asing di di kediamannya. Pertemuan tertutup untuk media lokal ini membahas kecurangan Pemilu 2019 yang dianggap merugikan kubunya.
Beberapa media internasional yang diundang antara lain Reuters, Asahi Shimbun, Bloomberg, AFP, Al Jazeera, NHK, Nikkei, AP, SMH, VOA, dan Anadolu. Sementara media lokal yang mendatangi kediaman rumah Prabowo tidak mendapat kesempatan mengikuti kegiatan, hanya dipersilakan menunggu di luar rumah Prabowo.
Prabowo memaparkan berbagai dugaan kecurangan yang dianggap sangat menumpuk, seperti kesalahan entri data suara dari setidaknya 73.000 Tempat Pemungutan Suara, 6,7 juta pemilih tidak mendapatkan undangan untuk memilih, penyimpangan dalam Daftar Pemilih Tetap, serta kesulitan yang dihadapi oleh oposisi dalam mendapatkan izin kampanye.
