Wiranto Bantah Pemilu 2019 Diwarnai Kecurangan Sistematis
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto membantah adanya kecurangan yang terstruktur, sistematis, masif, dan brutal dalam Pemilu 2019. Menurutnya, hal tersebut tidak benar.
"Saya sebagai Menko Polhukam, kalau (kecurangan Pemilu) itu ada tentu saya tahu dan saya masuk di dalamnya sebagai aktor, tapi tidak pernah dilaksanakan," kata Wiranto di kantornya, Jakarta, Senin (6/5).
Lebih lanjut, Wiranto menilai pelaksanaan Pemilu 2019 di Indonesia mendapatkan apresiasi dari negara-negara lain. Wiranto mengatakan, apresiasi tersebut tidak akan datang begitu saja dari negara-negara lain tanpa adanya alasan yang jelas.
Menurut Wiranto, negara-negara lain memberikan apresiasi berdasarkan laporan lembaga pemantau yang diterjunkan untuk mengawasi proses Pemilu 2019 di Indonesia. "Toh, dapat dilaksanakan dengan baik, sehingga mereka memberikan apresiasi selamat kepada kita," kata Wiranto.
Wiranto mengakui, Pemilu 2019 masih diwarnai berbagai kecurangan. Hanya, kecurangan tersebut bersifat sporadis dan tidak direncanakan. Selain itu, sudah ada lembaga yang bisa menyelesaikan kecurangan dalam Pemilu tersebut, seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP), dan Mahkamah Agung (MK). "Jadi kami sudah antisipasi bahwa kalau kecurangan itu ada, wadahnya ada," kata Wiranto.
(Baca: Wiranto Sebut Banyak Pelanggaran Hukum Terkait Pemilu 2019)
Karenanya, Wiranto meminta masyarakat tak terpengaruh hasutan dengan dasar kecurangan Pemilu 2019 dilakukan secara terstruktur, sistematis, masif, dan brutal. Wiranto pun memastikan pihaknya akan menindak tegas pihak-pihak yang berupaya mendelegitimasi Pemilu 2019.
Pemerintah, lanjutnya, tak akan melihat latar belakang dari pihak yang melanggar hukum tersebut. "Apakah mantan tokoh, mantan jenderal, tidak ada masalah. Tatkala dia melanggar hukum, maka harus kami tindak dengan tegas," kata Wiranto.
Ini merupakan kali kedua Wiranto menegaskan tidak adanya kecurangan yang tersetruktur, sistematis dan masif. Sebelumnya, pada tanggal 24 April Wiranto pernag mengemukakan bahwa tuduhan adanya konspirasi yang dilakukan pemerintah dengan beberapa lembaga seperti KPU dan Bawaslu, adalah tidak benar.
Wiranto pun waktu itu menegaskan bahwa, berbagai tuduhan tersebut diarahkan mendelegitimasi pemerintah dan penyelenggara Pemilu. Tuduhan tersebut juga dilakukan untuk membuat masyarakat tidak percaya terhadap hasil penghitungan suara Pilpres 2019.
Atas dasar itu, Wiranto berharap masyarakat tidak mempercayai tuduhan-tuduhan tersebut. "Apalagi terhasut untuk melakukan gerakan-gerakan yang hanya akan mengganggu kedamaian dan keamanan nasional," kata dia.
(Baca: Wiranto Bantah Tuduhan Konspirasi Pemerintah dalam Pilpres 2019)
