Selisih Suara Pilpres Tipis, Mantan TNI Prediksikan Potensi Konflik
Hasil survei beberapa lembaga menunjukkan selisih elektabilitas kedua pasangan calon presiden semakin tipis. Ketua Umum Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD), Letjend TNI (Purn) Kiki Syahnakri menilai bila hasil riil perhitungan suara nanti menghasilkan perbedaan suara yang tidak berbeda jauh maka potensi terjadi konflik.
Kiki mengatakan hasil suara yang tak berbeda jauh mencerminkan keterbelahan dua kelompok masyarakat yang sama-sama kuat. Apabila tidak diantisipasi dengan tepat bisa menimbulkan konflik.
"Potensi konflik terjadi dengan adanya dua kubu masyarakat yang terpecah belah. Gejolak ini kemungkinan tidak sebesar 1998," kata Kiki sai acara Diskusi Gerakan Moral Sadar Demokrasi dan Kewarganegaraan dengan Media di kampus Universitas Indonesia (UI) Depok, Rabu.
(Baca: Politisi PDIP Menilai Opini Pilpres Curang Sangat Berbahaya)
Kiki mengatakan, dia yakin baik TNI dan polisi telah menyadari potensi kerawanan ini dan telah menyiapkan langkah-lakah pengamanan. "Mereka pasti sudah menyiapkan langkah-langkah menghadapi ini, saya yakin mereka siap," kata Kiki.
Kiki mengakui keterbelahan antara kubu 01 dan 02 juga terjadi di kalangan purnawirawan. Lewat organisasi Perhimpunan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD) yang dipimpinnya, dia mengumpulkan para purnawirawan pada 4 April lalu.
Dia meminta para purnawirawan agar menjadi teladan dan terus menerapkan Sapta Marga. Sehingga dia berharap para purnawirawan terlibat dalam konflik di masyarakat. "Ketika pensiun sumpah itu tidak dicabut," kata Kiki.
Potensi selisih suara yang tipis antara kedua kandidat terlihat dari hasil survei lembaga Voxpol Center. Survei nasional tersebut menunjukkan elektabilitas calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin sebesar 48,8%. Sedangkan pasangan Prabowo Subianto dan Sandiga Uno mendapat elektabilitas 43,3%. Artinya elektabilitas kedua pasangan kandidat hanya terpaut tipis 5%.
Survei selama 15 hari dari 18 Maret hingga 1 April 2019 dengan melibatkan 1.600 responden di 34 provinsi. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode multistage random sampling dengan toleransi kesalahan alias margin of error 2,45% dengan tingkat kepercayaan 95%.
Baca: Survei Voxpol: Elektabilitas Jokowi Hanya Unggul Tipis 5% dari Prabowo
TNI dan Polri Apel Pengamanan Pilpres dan Pileg
Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto bersama Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian menghadiri acara Apel Kesiapsiagaan Pengamanan TNI/Polri dalam Pilpres dan Pileg 2019, yang digelar di Lapangan Dirgantara Lanud Adi Soemarmo, Karanganyar, Jateng, Jumat (5/4) lalu.
Panglima sempat berdialog dengan anggota pasukan apel yang menekankan tetap menjaga netralitas dalam pengamanan Pemilu 2019. Artinya, anggota TNI dan Polri hanya melakukan pengamanan dan tidak boleh mendukung salah satu pasangan calon peserta Pemilu.
"Jaga netralitas dan berkoordinasi dengan anggota Polri melakukan pemantauan dari luar TPS," kata Panglima TNI,seperti dikutip dari Antara.
(Baca: Amankan Pemilu, Pemerintah Kerahkan Nyaris 600 Ribu Tentara dan Polisi)
Selain itu, Kapolri saat pengecekan pasukan melakukan dialog dengan anggota Polri soal persiapan personel untuk pengamanan Pemilu.
Kapolri meminta dalam pengamanan Pemilu menjaga netralitas dan jangan bertindak arogan saat pengamanan di dalam masyarakat yang sedang pesta demokrasi.
Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Mochamad Effendi selaku inspektur apel mengatakan anggota TNI maupun Polri di Jateng sebelumnya telah melaksanakan latihan-latihan baik di gladi lapangan maupun metode tactical floor game (TFG) yang menitik beratkan pada bagaimana komando yang diberikan dengan menggunakan sarana komunikasi yang dimiliki.
Pada Apel Kesiapsiagaan Pengamanan Pemilu 2018 ini, diikuti 3.300 personel TNI dan Polri di Jateng. Bapak Panglima TNI dan Kapolri hadir untuk pengecekan personel baik anggota TNI maupun Polri.
Khusus pengamanan Pemilu, Kodam IV/Diponegoro menyiapkan sebanyak 5.150 personel untuk pengamanan pada Pemilu 17 April mendatang.
