BPN Prabowo-Sandiaga Minta KPU Segera Selesaikan DPT Bermasalah
Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno meminta KPU segera menyelesaikan masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilu 2019.
Juru debat BPN Prabowo-Sandiaga, Ahmad Riza Patria mengatakan, KPU telah menyampaikan langkah-langkah verifikasi terkait DPT bermasalah. Hal tersebut mulai dari metode verifikasi, jangka waktu verifikasi, teknik pengambilan sampling, hingga teknologi yang digunakan KPU.
"Prinsipnya KPU akan memperbaiki terkait temuan kami yang memang betul ada di lapangan, terkait data yang tidak wajar, invalid. KPU langsung memproses, memperbaiki dan mencoret," kata Riza di Kantor KPU, Jakarta, Jumat (29/3).
Riza mengatakan, dari proses verifikasi tersebut, memang ada data yang salah karena proses pengelompokkan. Ada juga pemilih yang ternyata sudah meninggal atau berpindah lokasi.
(Baca: Kisruh DPT Bermasalah Tak Kurangi Kepercayaan Terhadap KPU)
Proses verifikasi tersebut masih terus berlangsung. Ada beberapa KPU kabupaten/kota yang memerlukan finalisasi sebelum data verifikasi DPT rampung. Nantinya, data tersebut akan diplenokan dan disampaikan kepada KPU Provinsi. Kemudian, KPU Provinsi memberikan data hasil verifikasi tersebut kepada KPU pusat.
Baru setelahnya KPU Provinsi memberikan hasil verifikasi tersebut kepada BPN Prabowo-Sandiaga. "Secara legal akan diumumkan berdasarkan hasil pleno dan nanti kami akan diberikan laporan lengkap secara tertulis," kata Riza.
Riza mengapresiasi langkah KPU yang memverifikasi DPT bermasalah aduan dari BPN. Menurutnya, KPU harus terus melakukan proses verifikasi ini agar DPT ke depannya lebih baik lagi.
Dia menilai pembersihan DPT ini bukan hanya kepentingan BPN. "Ini kepentingan semua partai politik, peserta Pemilu, dan bangsa," ujar Riza.
(Baca: KPU Minta Kubu Prabowo-Sandi Luruskan Kisruh DPT Bermasalah )
Persoalan DPT kembali diusik BPN dalam diskusi bertajuk "Bongkar Carut Marut DPT" di Kompleks Parlemen, Selasa (26/3). Dalam acara tersebut, hadir Ketua Dewan Pengarah BPN Prabowo-Sandi, Amien Rais; Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon, Rocky Gerung dan mantan Anggota KPU Chusnul Mariyah.
Dalam acara tersebut, BPN mempersoalkan data 17,5 juta DPT. Jumlah DPT tersebut dianggap bermasalah karena adanya pemilih dengan tiga tanggal kelahiran yang sama dalam jumlah jumbo. Pemilih dengan tanggal kelahiran 1 Januari mencapai 2,3 juta, 1 Juli sebanyak 9,8 juta, dan 31 Desember sebanyak 5,4 juta.
(Baca: Tuding Tendensius, Caleg Gerindra Adukan Metro TV ke Dewan Pers)
Selain mempersoalkan data 17,5 juta DPT, mereka menemukan dugaan data Kartu Keluarga dan atau Nomor Induk Kependudukan yang terduplikasi sehingga berimplikasi pada jumlah DPT ganda dalam jumlah jutaan pada 5 provinsi di Jawa.
