Debat Capres 2019, KPU Bakal Tak Undang Lagi Para Menteri

Ameidyo Daud Nasution
19 Maret 2019, 20:57
Persiapan Debat Pertama Pilpres 2019
KATADATA/AMEIDYO DAUD
Komisi Pemilihan Umum (KPU) terus melakukan persiapan dan pengecekan menjelang pelaksanaan Debat Pilpres 2019 di Hotel Bidaraka, Jakarta, Kamis (17/1).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) memutuskan untuk meniadakan undangan bagi para menteri Kabinet Kerja dalam debat Pilpres 2019 yang dihelat 30 Maret mendatang. Hal ini bertujuan menghindari konflik kepentingan. Para menteri adalah pembantu Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang saat ini melaju sebagai calon presiden nomor urut 01.

Sebagai gantinya, KPU akan mengundang tokoh perguruan tinggi hingga kelompok masyarakat yang berkaitan tema debat yakni tentang ideologi, pemerintahan, keamanan, dan hubungan internasional. Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan ide ini sebenarnya sudah hampir dijalankan saat debat ketiga. Namun saat itu, undangan kepada menteri sudah terlanjur terkirim.

"Dalam konteks itu, meski menteri berkaitan debat, akan ada konflik karena pembantu presiden petahana," kata Pramono usai rapat evaluasi debat di KPU, Jakarta, Selasa (19/3).

(Baca: Jokowi Minta Tim Sukses Tak Lengah Lihat Hasil Survei Pilpres 2019)

Pramono mengatakan menteri bisa saja datang dari undangan tim sukses, asalkan bukan dalam kapasitas jabatannya. Dia juga mengklaim tim sukses dua pasangan calon presiden dan wakil presiden telah menerima keputusan bersama ini. "Kalau sebagai anggota tim (sukses) silahkan saja," katanya.

Meski demikian, Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin masih belum menerima sepenuhnya keputusan ini. Direktur Program TKN Aria Bima menganggap tradisi kedatangan menteri sudah ada sejak debat pemilihan presiden sebelumnya. "Ini posisi kehadiran representasi kelembagaan, bukan pribadi," katanya.

Ia menganggap pelarangan menteri ini berpotensi memunculkan pertanyaan serupa tentang kedatangan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), hingga Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Menurut dia, menteri boleh datang asal mengikuti aturan debat. "Dia tidak boleh pakai baju pasangan calon, tidak ikut sorak sorai. Kalau alasannya jumlah kursi tidak apa-apa," ujarnya.

(Baca: Survei Cyrus: Tertinggi, Elektabilitas Jokowi di Pemilih Loyal 47,8%)

Sementara itu, Direktur Relawan Badan Pemenangan Nasional 02 Ferry Mursyidan Baldan masih membuka ruang bagi kedatangan para menteri jika hal itu  dilakukan untuk memenuhi undangan KPU. Hanya saja, Ferry tak ingin kejadian menteri terlibat perdebatan soal dukungan kepada salah satu paslon Februari lalu tidak terulang. "Pada dasarnya silahkan diundang tapi kalau terkait tidak apa-apa," kata Ferry.

Moderator Debat

Mengenai nama dan lokasi debat keempat yang akan digelar dua pekan lagi, Pramono mengatakan pihaknya sudah ditawari sejumlah nama kandidat. Untuk moderator, nama yang ditawarkan adalah duet Kania Sutisnawinata dan Ryan Wiedaryanto dari Metro TV. 

Meski demikian, mengenai nama moderator ini akan dibahas secara internal oleh timses masing-masing pasangan calon. Sedangkan untuk lokasi debat, berbeda dengan yang sebelumnya kali ini akan dilakukan di hotel Shangri-la, Jakarta Pusat.  "TKN dan BPN minta waktu sampai Jumat (22/3) untuk menerima atau memberi catatan," kata Pramono.

(Baca: Perseteruan Ma'ruf dan Sandi soal Badan Riset Nasional)

Sedangkan nama panelis juga masih digodok. Seperti yang debat sebelumnya, panelis akan terdiri dari kombinasi kalangan akademisi, organisasi masyarakat sipil, hingga pelaku lapangan. Komite damai juga tetap hadir guna menjaga kelancaran debat. "Komite telah dirasakan manfaatnya," ujar Pramono.

Editor: Ekarina

Cek juga data ini

Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...