Pilpres 2019 Lebih Keras, SBY Khawatir Masyarakat Terbelah
Pertarungan kedua pasangan calon (paslon) dalam Pilpres 2019 dinilai lebih keras dibandingkan Pilpres tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dikhawatirkan membuat polarisasi di tengah masyarakat semakin tajam.
Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melalui surat yang dibacakan oleh Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Pandjaitan, di DPP Demokrat, Jakarta, Kamis (28/2).
"Saya mengamati kontestasi dalam Pemilu 2019 ini, utamanya Pilpres, lebih keras dibandingkan dengan Pilpres di era reformasi sebelumnya," kata SBY. Dukungan antaridentitas dari kubu Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam Pilpres tahun ini semakin berjarak.
SBY khawatir jika situasi ini semakin berkembang, kerukunan dan keutuhan bangsa akan terancam. Menurut SBY, Pilpres 2019 dapat menimbulkan perpecahan dan disintegrasi jika melampaui batas kepatutannya.
Karenanya, SBY meminta agar potensi ancaman tersebut dapat dicegah. Para elit dan partai politik harus ikut bertanggung jawab untuk menjaga kerukunan dan keutuhan bangsa.
Mereka harus berdemokrasi secara baik agar Pilpres 2019 dapat berlangsung secara damai, tertib, dan lancar. "Tidak terjadi pula benturan fisik di lapangan karena tidak kita kehendaki," kata SBY.
Lebih lanjut, dia meminta para kader Demokrat ikut berperan aktif menjaga rangkaian Pemilu 2019 berlangsung secara aman dan damai. SBY berharap para kader Demokrat bisa memastikan Pilpres berlangsung secara demokratis, jujur, dan adil. "Pemilu memang keras, tapi tak sepatutnya menimbulkan perpecahan dan disintegrasi," kata SBY.
(Baca: SBY Absen, AHY Pimpin Kampanye Demokrat di Pemilu 2019)
Penyebaran Kabar Bohong
Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga menyampaikan kekhawatirannya terhadap penyebaran kabar bohong (hoaks) dan fitnah yang semakin masif di masyarakat. Ia mengajak para ulama dan pemimpin pondok pesantren se-Jawa Barat untuk mencegah peredaran hoaks agar persatuan dan kesatuan bangsa tetap terjaga.
Kabar bohong yang akhir-akhir ini menyita perhatian masyarakat adalah soal larangan azan dan diperbolehkannya pernikahan sesama jenis. Jokowi mengatakan, hoaks tersebut sebenarnya tidak masuk diakal. Hanya saja berdasarkan hasil survei, Jokowi menyebut ada sembilan juta orang yang mempercayai hoaks tersebut.
Masyarakat yang terpapar hoaks dan fitnah itu akan semakin banyak jika dirinya tidak merespons. "Yang percaya (hoaks) saat ini 9 juta, (kalau) didiamkan jadi 15 juta, jadi 30 juta, jadi 50 juta orang. Berbahaya sekali," ujar Jokowi.
Jika hoaks dan fitnah semakin marak, dia khawatir masalah itu dapat memecah-belah bangsa. "Akan sangat rugi besar jika hanya gara-gara urusan pilihan bupati, gubernur, presiden yang tiap lima tahun ada, kita korbankan ukhuwah kita," kata Jokowi.
