Luhut dan Kapolri Angkat Bicara soal Tabloid Indonesia Barokah
Kontroversi mengenai peredaran tabloid Indonesia Barokah terus berlanjut. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan hingga Kapolri Jenderal Tito Karnavian turut angkat bicara mengenai hal ini.
Luhut menganggap tabloid Indonesia Barokah yang beredar saat ini tidak mengandung unsur kebohongan alias hoaks. Ia sempat membaca sepintas tabloid tersebut dan melihat isinya adalah hal yang benar. Meski demikian, Luhut tidak mau mengomentari lebih lanjut mengenai isi Indonesia Barokah. "Kami belum melihat ada keluhan dan bukan berita hoaks," kata Luhut di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta, Selasa (29/1).
Luhut yang hadir dalam rapat pimpinan Polri dam Tentara Nasional Indonesia ini sempat menyampaikan agar TNI-Polri kompak menangkal hoaks di masyarakat. Mantan Danjen Kopassus tersebut meminta jangan sampai bangsa ini terpecah akibat berita bohong yang marak. "Apalagi, TNI dan Polri punya mata dan kuping di daerah," kata Luhut.
Sementara itu, pemerintah disebutnya akan terus menyampaikan data-data dengan akurat. Luhut memastikan isu negara akan runtuh, utang berlebihan, kriminalisasi ulama, hingga keberadaan Partai Komunis Indonesia (PKI) tidak benar. "Tidak benar negeri ini mau runtuh karena kami punya TNI dan Polri yang kuat," ujarnya.
(Baca: Moeldoko Minta Polisi Usut Penerbit Tabloid Indonesia Barokah)
Masih Dipelajari
Tito mengaku masih mempelajari tabloid Indonesia Barokah. Ia juga akan berkoordinasi dengan Dewan Pers dan para saksi ahli untuk mengambil langkah selanjutnya soal beredarnya tabloid tersebut. "Sedang kami pelajari sehingga nanti dapat kami ambil keputusan," kata Tito.
Ia masih memberikan toleransi adanya kampanye negatif dalam pemilihan umum mendatang. Pasalnya, hal yang dilarang dalam pesta demokrasi adalah black campaign alias kampanye hitam yang mengaburkan fakta.
Sementara, kampanye negatif menurutnya adalah menonjolkan kelemahan lawan politik dengan data dan fakta yang ada. Tito mengatakan kampanye jenis ini diperbolehkan lantaran dengan fakta yang ada masyarakat dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan pilihannya. "Kalau ada kampanye negatif sebatas tertentu (fakta) masih bisa ditolerir," kata Tito.
Ia mengatakan, Kepolisian akan menindak dengan tegas kampanye hitam. Bahkan aparat dan intelijen akan memonitor terus adanya kampanye jenis ini. Meski demikian, dia berharap masyarakat dapat berkampanye dengan santun dan mengedepankan program masing-masing. "Kampanye positif yang mengunggulkan program," ujar dia.
Mengenai netralitas aparat, Tito juga memastikan Presiden Joko Widodo telah memberi arahan langsung agar hal ini dijaga. "Arahan lisan dari Bapak Presiden sudah jelas soal netralitas, soliditas, dan sinergitas Polri-TNI," kata Tito.
Seperti diketahui, tabloid Indonesia Barokah ditemukan beredar di berbagai daerah dan menyasar masjid maupun pondok pesantren. Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno telah melaporkan tabloid tersebut ke Dewan Pers karena isinya dinilai menyudutkan pasangan calon tersebut dan berisi ujaran kebencian.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pun telah meminta kantor pos di seluruh Indonesia untuk menahan peredaran tabloid Indonesia Barokah. Bawaslu juga berkoordinasi dengan Kepolisian untuk menindaklanjuti laporan tersebut untuk melihat kemungkinan kasus ini ditarik ke ranah pidana.
(Baca: Bawaslu Minta Kantor Pos Cegah Penyebaran Indonesia Barokah)
