Rizal Ramli Sebut Kedaulatan Pangan Hanya Jadi Alat Kampanye Jokowi
Program kedaulatan pangan yang diusung pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai hanya sebatas janji kampanye 2014 dan sulit diwujudkan. Hal ini disebabkan oleh karakter Jokowi yang lemah sehingga tidak mampu menahan berbagai tekanan dari orang-orang di sekelilingnya.
Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli mengungkapkan hal tersebut dalam diskusi di Sekretariat Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Jakarta, Selasa (29/1). Menurut Rizal, dalam kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014, Jokowi acapkali menyampaikan penghentian impor pangan. Namun, hal tersebut tak kunjung terealisasi selama empat tahun ia memerintah.
"Bagaimana bisa berharap perubahan kedaulatan pangan kalau Jokowi terpilih lagi (sebagai) presiden? Rekam jejak kedaulatan pangan hanya alat kampanye dan tidak dihayati," kata Rizal.
Ia mengatakan, masalah yang pada Jokowi disebabkan oleh politik yang digunakan untuk berbagi kekuasaan. Hal ini menyulitkan mantan walikota Solo tersebut mencari orang terbaik. Alhasil, orang-orang tersebut sulit mengikuti garis kebijakan yang ditetapkan Jokowi dalam kedaulatan pangan.
Bahkan, Rizal menyebut Jokowi takut lantaran ditekan orang-orang yang berpengaruh. "Ditekan siapa yang berewoknya banyak, takut. Sama siapa (lagi) takut. Bagaimana bisa berharap perubahan dalam kedaulatan pangan," ujarnya.
Saat ini Indonesia merupakan importir gula terbesar di dunia. Padahal di era kolonial dulu, Indonesia sempat menjadi eksportir besar dan turut berkontribusi terhadap industrialisasi Belanda. Rizal mengutip data Ekonom Faisal Basri, impor gula RI sepanjang 2017-2018 mencapai 4,45 juta ton atau mengungguli Tiongkok yang hanya mengimpor 4,2 juta ton dan Amerika Serikat dengan volume 3,11 juta ton.
"Saya ingin tanya Mas Jokowi, who are you working for? Apa Anda bekerja untuk petani Thailand dan Vietnam?" ujar Rizal dengan nada meninggi.
(Baca: Manis Impor Gula Menjelang Pemilu)
Impor Beras
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Drajad Wibowo juga menyebut pemerintahan Jokowi sebagai pengimpor beras dalam jumlah besar. Bahkan, Drajad membandingkan data miliknya yang berisi rata-rata impor beras per tahun di era setiap presiden mulai dari Soeharto.
Drajad mengatakan, di era Jokowi impor beras secara rata-rata per tahun mencapai 1,17 juta ton atau posisi kedua teratas setelah era Baharuddin Jusuf Habibie yang mengimpor 2,94 juta ton beras. Di era Megawati Soekarnoputri, impor beras sebanyak 1,14 juta ton. Adapun impor beras di era Abdurrahman Wahid (Gus Dur) mencapai angka terendah yakni 773 ribu ton. "Era Pak Harto itu 0,81 juta ton per tahun dan Susilo Bambang Yudhoyono 0,9 juta ton per tahun," kata Drajad.
Berdasarkan penelusuran Katadata, Faisal Basri dalam tulisannya Impor Beras Sejak Orde Baru Soeharto Hingga Kini, menyebutkan di era Soeharto, impor beras pernah mencapai 1,3 juta ton pada 1995 dan 2 juta ton pada 1996. Setahun kemudian, pemerintah nyaris tak mengimpor beras. Namun, pada saat Soeharto lengser di tahun 1998, impor beras melonjak mencapai 2,8 juta ton dan mencapai puncaknya 3 juta ton pada 1999.
"Itulah salah satu warisan terakhir Soeharto, selain tentu saja krisis ekonomi terparah sepanjang sejarah Indonesia," tulis Faisal. Di masa pemerintahan SBY, impor beras pernah mencapai rekor 2,75 juta ton pada 2011. Faisal menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam tulisannya.
Drajad dan Rizal sepakat ada sejumlah langkah harus diambil untuk meningkatkan produksi pangan jika Prabowo-Sandiaga menang dalam Pilpres 2019. Salah satu caranya adalah dengan mencetak sawah baru di luar Jawa dengan luas lahan paling tidak satu juta hektare.
"Lalu setengah juta hektare ladang tebu baru dengan bibit unggul," kata Rizal. Selain itu, pemerintahan baru nantinya akan menyiapkan satu juta hektare lahan untuk menjaga produksi jagung.
(Baca: Tetapkan Visi Misi Indonesia Menang, Prabowo Janjikan 5 Hal Ini)
