Pertamina Perluas Penyebaran BBM Satu Harga
PT Pertamina terus memperluas cakupan Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga di sejumlah pom bensi atau SPBU. Tahun ini, perusahaan pelat merah itu menargetkan 67 titik penyebaran BBM satu harga terealisasi.
Dari target tersebut, hingga Agustus ini, Pertamina sudah merealisikan 12 titik baru SPBU satu harga. Jumlah tersebut akan menambah penyebaran program yang dicanangkan Presiden Joko Widodo itu. Pada pada tahu lalu, sudah ada 54 sejak BBM satu harga.
“Hingga Agustus 2018 sudah dioperasikan 66 lembaga penyalur, 54 pada 2017 dan 12 pada 2018,” kata Vice President Corporate Communication PT Pertamina, Adiatma Sardjito, kepada Katadata.co.id, Senin (14/08). (Baca juga: BPH Migas Targetkan 73 Titik Penyalur BBM Satu Harga di 2018).
Dalam penyaluran BBM, Adiatma menegaskan tidak ada kendala. Hanya, yang menjadi tantangan besar adalah kondisi alam dan infrastruktur akses ke lokasi penyebaran karena berada di lokasi terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) di wilayah Indonesia.
Sebagai contoh yakni kondisi geografis yang aksesnya sulit ditembus dan kendala perizinan yang masih perlu bantuan dan dukungan dari stakeholder agar percepatan pengoperasian dapat terlaksana sesuai target.
Selain itu, Pertamina sudah merealisasikan 19 titik dari 27 target titik BBM satu harga di Provinsi Papua. Sedangkan untuk konsumsi BBM di daerah 3T hanya sekitar 0,3 persen dari total penyaluran BBM nasional.
“Khusus titik lokasi 3T SPBU satu harga, dibandingkan per januari 2017, petumbuhannya cukup signifikan,” kata Adiatma. Adapun biaya distribusi dan operasional BBM satu harga sekitar Rp 2,5 triliun dari tahun 2017 hingga 2019.
Sebelumnya, pada pertengahan Mei lalu, Pelaksana tugas (Plt) Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan dari 67 titik sampai baru empat yang sudah beroperasi. Kemudian ada sembilan titik yang masih dalam tahap pembangunan. (Baca: 54 Titik BBM Satu Harga Masih Terkendala Izin Pemerintah Daerah)
Ketika itu, upaya yang dilakukan untuk mencapai target di antaranya berkoordinasi dengan Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM dan Pemerintah Daerah. Dalam hal ini Pertamina meminta dispensasi agar proses perizinan bisa paralel dengan pembangunan penyalur BBM satu harga.
Pada saat meresmikan BBM satu harga di Pontianak, Kalimantan Barat, Desember tahun lalu, Presiden Joko Widodo menegaskan kebijakan ini merupakan bentuk keadilan sosial bagi rakyat.
Kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari banyak pulau dengan infrastruktur yang tidak merata menjadikan distribusi pasokan BBM menjadi terhambat. Banyak masyarakat di luar Pulau Jawa pun tidak mendapatkan BBM dengan harga yang sama seperti di Pulau Jawa.
Karena itu, Jokowi menegaskan bahwa perbedaan harga BBM di sejumlah daerah disinyalir luput dari perhatian sehingga harga komoditas ini jauh lebih mahal dibanding dengan daerah lain. “Ini yang sering saya sampaikan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia belum kita perhatikan,” ujar Jokowi ketika itu.
