Ke KPK, Sandiaga Bantah Pemberian Mahar Politik untuk PAN dan PKS
Bakal calon wakil presiden Sandiaga Uno membantah tuduhan pemberian mahar politik kepada Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Sandiaga mengaku tak pernah memberikan uang Rp 500 miliar kepada masing-masing partai seperti yang disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arief.
Hal tersebut disampaikan Sandiaga langsung ketika menyambangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta. Sandiaga datang untuk melaporkan Laporan Hasil Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) sebagai syarat maju dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.
"Saya membantah dan saya menggarisbawahi bahwa tidak benar ada yang menjadi ungkapan (tuduhan mahar) yang selama ini ada di masyarakat," kata Sandiaga di Gedung KPK, Selasa (14/8).
Menurut Sandiaga, dia dan pasangan calon presidennya, Prabowo Subianto, akan mengikuti segala peraturan yang berlaku. Nantinya, dia mau proses perencanaan dan pembiayaan kampanye dilakukan secara terbuka. "Saya ingin semuanya sesuai dengan good governance dan best practice," kata Sandiaga.
(Baca juga: Terancam Reshuffle, Asman Abnur Mundur dari Jabatan Menteri)
Anggota tim pemenangan Prabowo-Sandiaga, Sudirman Said menambahkan, Sandiaga saat ini belum memberikan dana untuk pemenangan pemilu kepada koalisi pendukung. Pasalnya, saat ini tim dan anggaran pemenangan pemilu masih disusun.
Menurut Sudirman, Sandiaga sebagai kandidat boleh menyumbang berapa pun dana pemenangan pemilu kepada partai pengusung. "Kandidat tidak punya batasan berapa pun untuk menyumbang, berapa pun untuk dana kampanye," katanya.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon sebelumnya juga membantah tuduhan mahar politik dari Andi Arief. Fadli menyebut pernyataan Andi salah dan tak berdasar.
Fadli mengklaim, tak pernah ada pernyataan soal pembagian mahar tersebut. Menurut Fadli, yang dibicarakan tim kecil Gerindra dengan elit Demokrat pada 8 Agustus 2018 adalah terkait dukungan logistik.
Fadli menjelaskan, tiap-tiap kandidat tentu diminta berkontribusi untuk pemenangan pemilu. Pasalnya, biaya yang dibutuhkan untuk pemenangan pemilu cukup besar, mulai dari persiapan saksi hingga atribut kampanye.
(Baca juga: Maju Capres, Kekayaan Prabowo Meningkat Jadi Rp 1,95 Triliun)
Tak hanya Sandiaga, Prabowo pun ikut dimintai dukungan logistik. Meski demikian, dia menyebut hal itu dibahas bersama-sama dengan semua partai koalisi pengusung. "Tentu akan dibicarakan bersama bagaimana pengaturannya. Kan kita butuh anggaran untuk kampanye," kata Fadli di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Jakarta, Senin (13/8) lalu.
Menurut Fadli, pembahasan dukungan logistik bersama seluruh koalisi mengedepankan transparansi. Fadli mengaku tak mau ada hal-hal yang ditutupi. "Kami tidak ingin ada dana siluman, semua lebih baik terbuka, transparansi dalam anggaran Pilpres," kata Fadli.
Andi sebelumnya menuduh Prabowo lebih memilih Sandiaga sebagai cawapres karena mampu membayar PAN dan PKS masing-masing Rp 500 miliar. Padahal Prabowo baru saja bertemu SBY dengan membawa janji manis.
Dia pun menyebut Prabowo sebagai jenderal kardus. Menurut Andi, Prabowo memiliki kualitas yang buru lantaran lebih menghargai uang ketimbang perjuangan. "Prabowo lebih menghargai uang ketimbang perjuangan. Jenderal kardus," tulis Andi melalui akun Twitternya @AndiArief_ pada Rabu (8/8) malam.
