Pemerintah Akan Tambah Lagi Subsidi Solar di Tahun Pilpres
Pemerintah berencana kembali menambah subsidi tetap bahan bakar minyak (BBM) jenis solar dengan rentang Rp 2.000 hingga Rp 2.500 per liter pada tahun depan. Kenaikannya cukup besar dari subsidi yang diberikan pemerintah tahun ini yang hanya Rp 500 per liter.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan rentang subsidi harga solar tersebut masih tergantung prediksi harga minyak dunia tahun depan. Hingga sekarang, pemerintah masih menggunakan patokan harga minyak di angka US$ 70 per barel. Adapun harga minyak Indonesia (ICP) untuk bulan Juni sudah mencapai US$ 70,36 per barel.
"Untuk tahun depan saya sampaikan rentangnya Rp 2.000 hingga Rp 2.500," kata Sri Mulyani usai sidang kabinet paripurna membahas anggaran 2019 di Istana Bogor, Rabu (18/7). (Baca: Harga Minyak Naik, Pemerintah Akan Tambah Subsidi Energi Rp 69 Triliun)
Dalam rapat pemerintah bersama anggota dewan awal Juli lalu, Badan Anggaran DPR telah menyepakati subsidi tetap Solar sebesar Rp 1.500-2.000 per liter. Ini berarti naik Rp 1.000-1.500 per liter dari APBN 2018 sebesar Rp 500 per liter. Kenaikan subsidi ini dengan mempertimbangkan kenaikan harga minyak mentah dunia atau nilai tukar rupiah.
Direktur Jendral Minyak dan Gas Bumi, Kementerian ESDM, Djoko Siswanto sempat menjelaskan selain tambahan subsidi harga, pemerintah juga mengusulkan tambahan volume solar bersubsidi tahun depan. Volume subsidi solar diusulkan sebanyak 17,18 kiloliter dari kuota tahun ini 16 juta kiloliter.
Rencana penambahan subsidi 2019 juga mengacu pada melesetnya target subsidi tahun ini. Saat pembahasan dengan Banggar DPR kemarin, Sri mengatakan untuk subsidi energi tahun ini bakal mencapai Rp 163,49 triliun tahun ini atau membengkak Rp 68,96 triliun dari target dalam APBN 2018 yang sebesar Rp 94,53 triliun. "Itu termasuk dari kenaikan yang diputuskan waktu itu," ujarnya kemarin.
(Baca: Badan Energi Internasional Peringatkan Bahaya Subsidi BBM ke APBN)
Meski ada pembengkakan yang cukup besar, pemerintah memutuskan tidak melakukan revisi APBN 2018. Ini artinya, pembengkakan subsidi tersebut bakal dibiayai dengan menggeser alokasi dari pos belanja lain. Namun, dia tidak memerinci pos belanja yang dimaksud.
Adapun realisasi subsidi energi sepanjang paruh pertama tahun ini telah mencapai Rp 59,51 triliun atau 63% dari yang dianggarkan dalam APBN. Dengan demikian, realisasinya pada paruh kedua tahun ini diperkirakan mencapai Rp 103,98 triliun.
