Bank Dunia: Kualitas Pendidikan Indonesia Masih Rendah

Bank Dunia menilai reformasi pendidikan di Indonesia dalam 15 tahun ini masih belum baik. Kualitasnya masih rendah, walaupun perluasan akses pendidikan sudah cukup signifikan.

Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia Rodrigo A Chaves mengatakan jumlah siswa yang bersekolah mengalami peningkatan yang signifikan. Namun, kualitas pembelajaran siswa tetap rendah, berada di bawah rata-rata negara lain di kawasan Asia Tenggara.

"Misalnya, 55 persen anak usia 15 tahun secara fungsional buta huruf, dibandingkan 14 persen di Vietnam," katanya di Bursa Efek Indonesia, Jakarta pada Rabu (6/6).

(Baca: Kekurangan Guru, Mendikbud Usul Angkat 100 Ribu Honorer Jadi PNS)

Menurutnya, reformasi pendidikan di Indonesia sudah mencakup bidang-bidang yang tepat, tetapi tantangan pelaksanaannya menyebabkan hasil yang tidak merata. Reformasi pendidikan mencakup peningkatan pembiayaan untuk pendidikan, peningkatan partisipasi para masyarakat dalam tata kelola sektor, peningkatan akuntabilitas, peningkatan kualitas guru, dan memastikan kesiapan siswa saat memasuki sekolah.

"Tantangan-tantangan pelaksanaan yang signiflkan menghambat reformasi kebijakan untuk mencapai potensi penuhnya," kata Rodrigo.

Langkah-langkah telah diambil Indonesia untuk mengatasi beberapa tantangan tersebut masih memerlukan tindakan lebih lanjut. Secara khusus, Bank Dunia menyarankan beberapa langkah untuk menghentikan ketimpangan dalam hasil belajar siswa dan menutupi kekosongan pengajar, karena banyak yang sudah pensiun.

(Baca: Pemerintah Akan Perluas Rencana Kawasan Ekonomi Khusus Pendidikan)

Pertama, menetapkan dan menegakkan kualifikasi guru. Kedua,  melengkapi mekanisme pembiayaan untuk pendidikan sekolah di daerah tertinggal. Ketiga, menciptakan kesadaran publik dengan mengkampanyekan peningkatan kualitas pendidikan nasional.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan masalah pendidikan di Indonesia karena banyak institusi yang membuat aturan, baik instansi publik maupun pemerintah. Makanya, tanggung jawab mengenai pendidikan ini harus dilakukan secara kolektif.

"Di tingkat pusat saja paling tidak 3 kementerian, yakni Kementerian Ristekdikti, Kemendikbud, dan Kementrian Agama. Itu semua punya anggaran yang berhubungan dengan pendidikan," kata Sri Mulyani.

Dia menjelaskan anggaran pendidikan sudah sangat besar. Totalnya mencapai Rp 444 triliun untuk tahun ini. Sekitar 66 persen diantaranya untuk pendidikan di daerah. Alokasi anggaran ini sebagian besar untuk membayar guru, baik gaji maupun tunjangan.

"Jadi, tentu saja kualitas guru dan kualitas tunjangannya sehingga betul-betul mencerminkan kebutuhan mereka untuk bisa memberikan pengajaran yang baik," katanya.