Pengelolaan Air Bersih Jakarta Bakal Pindah dari Swasta ke Pemprov
BUMD Provinsi DKI Jakarta, PAM Jaya, sedang menyiapkan skema restrukturisasi kontrak pengelolaan air minum di DKI Jakarta. Nantinya pengelolaan air minum dikembalikan kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta, tidak lagi oleh swasta.
"Ya sedang kami siapkan," kata Direktur Utama PAM Jaya Erlan Hidayat kepada Katadata, Kamis (15/2).
Berdasarkan informasi yang diperoleh Katadata, rencana restrukturisasi akan diumumkan dalam waktu dekat, sekitar Maret 2018. PAM Jaya menyiapkan restrukturisasi kontrak pengelolaan air dengan bantuan konsultan.
Saat ini pengelolaan air bersih di wilayah Jakarta melibatkan dua mitra swasta yakni PAM Lyonaise Jaya (Palyja) dan PT Aetra Air Jakarta (Aetra). Namun, pada 10 Oktober lalu, Mahkamah Agung mengeluarkan keputusan yang membatalkan privatisasi air di Provinsi DKI Jakarta.
(Baca: MA Batalkan Privatisasi Air Jakarta, Pengusaha Tunggu Langkah Pemprov)
Rencana restrukturisasi ini pun disampaikan saat Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno saat bertemu dengan Wakil Walikota Paris Anne Le Start Bidang Air, Sanitasi dan Pengelolaan Air, pekan lalu. Sandiaga mengatakan provinsi DKI Jakarta menyiapkan rencana memberikan akses air bersih yang lebih baik ke rakyat miskin.
Sementara Anne dan rombongannya membagi pengalaman proses remusipalisasi atau pengelolaan air minum dari perusahaan swasta ke layanan publik milik pemerintah Paris.
Restrukturisasi kontrak pengelolaan air minum Jakarta ini telah disiapkan sejak era Gubernur DKI Jakarta Djarot Syaiful. PAM Jaya bersama dua perusahaan swasta air minum yakni Palyja dan Aetra menandatangani rencana restrukturisasi pada 25 September 2017.
Ketika itu rencana restrukturisasi sebagai langkah persiapan menjelang berakhirnya kontrak antara perusahaan swasta dengan pemerintah provinsi Jakarta pada 2023. Dengan restrukturisasi ini, pemerintah provinsi tak akan menghentikan perjanjian sebelum kontrak berakhir.
Restrukturisasi kontrak menjadi semakin diperlukan setelah MA mengeluarkan keputusan yang membatalkan privatisasi air di Provinsi DKI Jakarta. Keputusan MA nomor 31 K/Pdt/2017 yang dipublikasikan Selasa 10 Oktober 2017 memerintahkan penghentian kebijakan swastanisasi air minum yang dijalankan BUMD milik pemerintah Jakarta, PAM Jaya, dengan Palyja dan Aetra.
(Baca: Selain Astra, Kini Salim 'Menguasai' Bisnis Air Bersih di Jakarta)
Sebelum MA menerbitkan keputusannya, terjadi perubahan kepemilikan baik pada Aetra dan Palyja. Pada Juni 2017, pemilik saham induk Aetra, Acuatico Grup, yakni Ketua Kadin Indonesia Rosan Roeslani dan Sandiaga Uno, menjual 100% sahamnya ke Grup Salim.
Grup Salim mengakuisisi Acuatico dengan nilai US$ 92,87 juta pada 8 Juni lalu. Akuisisi oleh Salim melalui Moya Indonesia Holdings Pte Ltd, dan dilaporkan ke bursa efek Singapura.
Kemudian, pada September 2017, lalu, induk usaha Palyja yakni PT Astratel Nusantara dan Suez Environtment melepaskan kepemilikan sahamnya di perusahaan operator air bersih di Jakarta tersebut.
Astratel, anak usaha PT Astra International Tbk, bersama Citigroup melepas 49% saham Palyja kepada perusahaan lokal PT Mulia Semesta Abadi. Sementara, Suez Environtment menjual 51% saham Palyja kepada perusahaan di Singapura, Future Water Ltd.
(Baca juga: Jual Saham Palyja, Astratel dan Suez Lepas Bisnis Air di Jakarta)
Hingga saat ini, Palyja dan Aetra mengelola air bersih dengan wilayah operasi dan distribusi yang berbeda. Palyja melayani daerah Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan sebagian Jakarta Pusat. Sementara Aetra yang melayani Jakarta Timur, Jakarta Utara, dan sebagian Jakarta Pusat. Kedua perusahaan masing-masing memiliki sekitar 400 ribu pelanggan terdiri dari sektor komersial dan rumah tangga.
