Sejak Tahun 2015, Titik Kebakaran Hutan Berkurang 89%
Selama dua tahun terakhir, jumlah titik kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia berkurang drastis hingga 89%. Data ini diperoleh dari pemantauan satelit NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration).
Pada 2015, kebakaran hutan tercatat sekitar 22 ribu titik, kemudian pada tahun ini, jumlah titik kebakaran hutan turun hingga 2.500 titik. Adapun luas area kebakaran hutan berkurang hingga 95%. Pada 2015 tercatat kebakaran hutan mencapai 2,6 juta hektare, dan berkurang sebesar 94% pada 2016 hingga menjadi 146 ribu hektare.
Kemudian di 2017, total luas lahan dan hutan yang terbakar menurun sebesar 15% menjadi 125 ribu hektare. "Pada 2017 ini telah kita lalui dengan baik seperti halnya pada 2016," kata Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya di Jakarta, Selasa (19/12).
(Baca: Kementerian LHK: Kebakaran Hutan di Riau Turun Signifikan Sejak 2015)
Menurut Siti, menurunnya titik maupun luas areal karhutla pada 2017 ini bukan hanya didukung faktor iklim. Siti mengklaim jika hal ini berlangsung juga karena semakin baiknya sistem penanganan dan pencegahan karhutla yang dilakukan pemerintah Indonesia.
"Dalam dua tahun terakhir ini kelihatan sekali berbagai upaya dan sistem yang kita kerahkan. Pola yang dibangun di masyarakat itu saya lihat bisa bekerja dengan baik," kata Siti.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan, usaha penanganan karhutla intens dilakukan oleh para pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, maupun Polri. Hal ini dilakukan dengan pembentukan satuan tugas yang disebar di seluruh wilayah Indonesia untuk pemadaman karhutla.
"Ini sungguh sangat membantu turunnya baik hotspot maupun perkara," kata Wiranto.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menambahkan, penurunan drastis tersebut juga disebabkan karena telah berubahnya orientasi pemerintah dalam mengatasi karhutla. Jika dulu pemerintah berorientasi hanya untuk memadamkan api, saat ini justru pencegahan diutamakan.
(Baca juga: Jokowi Evaluasi Badan Restorasi Gambut, Target Tetap 2 Juta Hektare)
Menurut Darmin, pencegahan justru lebih mudah dilakukan dibandingkan memadamkan karhutla. Pasalnya, perencanaan untuk melakukan pemadaman dapat lebih jelas dilakukan jika dibandingkan ketika melakukan pemadaman.
"Selama ini kita dengar ya kita susah membuat perencanaannya (untuk pemadaman). Ya memang. Tapi kalau pencegahan dibuat sebagai metode, itu perencanaan bisa lebih jelas," kata Darmin.
Menurut Darmin, pencegahan dapat dilakukan dengan menyiapkan konsepsi dan standar pembukaan lahan. Dengan konsepsi dan standar tersebut, pemerintah meminta agar pembukaan lahan bagi perkebunan besar di daerah rawan kebakaran harus memiliki sistem blok pengairan dan alat pemadaman minimum.
Selain itu, pencegahan juga dapat dilakukan dengan memberikan insentif ketika masyarakat membuka lahan tanpa membakar. Menurut Darmin, insentif ini penting untuk bisa mendorong masyarakat lebih partisipatif dalam mencegah karhutla.
"Hanya itu cara terbaik. Kalau harus nongkrongin desa satu-satu enggak bisa, itu terlalu berat," kata Darmin.
Pengusaha pun juga diminta untuk memberikan insentif tersebut kepada masyarakat dengan memfasilitasi pembukaan lahan tanpa membakar. "Mereka sudah komit setiap desa atau petani mau membuka lahan, mereka bahkan akan membantunya dengan alat agar tidak membakar," kata Darmin.
