Demi Tingkatkan Energi Baru, Pengusaha Minta Pembatasan BBM

Pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta pemerintah membatasi Bahan Bakar Minyak (BBM). Tujuannya agar penggunaan energi baru terbarukan bisa berkembang.

Menurut Ketua Komite Tetap Kadin Bidang Lingkungan dan Pengelolaan Limbah, Donny Yoesgiantoro, penggunaan energi baru terbarukan di Indonesia masih minim, yakni 6,8 persen. Padahal, pemerintah menargetkan penggunaan energi ini bisa mencapai 23 persen dari total energi di 2025. (Baca: Jonan Pesimistis Penggunaan Energi Terbarukan Capai Target)

Rendahnya penggunaan energi baru terbarukan ini menjadi tantangan karena potensinya sangat besar. “Penggunaannya masih kecil, padahal potensinya sangat besar. Inilah tantangan kita di masa depan,” kata Donny dalam acara Biogas and Waste to Energy Indonesia Forum 2017 di Jakarta, (15/3).

Donny mengatakan, peningkatan penggunaan energi baru terbarukan seperti biogas dan limbah ini penting. Apalagi berdasarkan riset yang ada, sumber daya energi fosil kemungkinan akan habis pada 2025.

Di sisi lain, pengembangan dan eksplorasi yang dilakukan pemerintah saat ini masih terkendala banyak hal. Pertama, pengembangan energi baru terbarukan masih dianggap mahal dibandingkan energi yang berasal dari fosil seperti minyak, gas, dan batu bara, sehingga tidak ada pengusaha yang berminat.

Penyebab mahalnya pengembangan energi baru terbarukan karena permintaan masih rendah. Selain itu, energi baru terbarukan mengharuskan perusahaan memperbarui teknologi produksi yang digunakan supaya sesuai. (Baca: Pemerintah Buat Aturan Patokan Tarif Energi Baru Terbarukan)

Kedua, adalah pendanaan untuk meriset energi terbarukan. Pemerintah seharusnya memberikan dukungan untuk membiayai riset dan membuat peraturan yang mendukung investasi pengembangan energi baru terbarukan. Dua yang paling memungkinkan saat ini adalah pengembangan biogas dan limbah skala mikro.

Ketiga, dukungan perbankan juga sangat diharapkan dalam pengembangan energi terbarukan. Dunia usaha meminta agar pihak otoritas keuangan memberikan alokasi kredit khusus yang menarik. “Di masa depan, kami perlu mempertimbangkan anggaran tambahan, seperti Malaysia misalnya, dengan menyumbangkan satu persen dari biaya listrik,” kata Donny.

(Baca: Gaet Investor, Pemerintah Pangkas Izin Energi Terbarukan)

Selain ketiga persoalan tersebut, ada banyak tantangan lainnya, seperti kesulitan dalam pengadaan lahan, proses perizinan, tata ruang yang tumpang tindih hingga data dan informasi yang terbatas. Masalah-masalah seperti ini yang menyulitkan pembangunan energi terbarukan di Indonesia, walaupun sebenarnya semua pihak telah memiliki tujuan dan orientasi yang jelas bagi pengembangan energi di masa depan.