Demi BBM Satu Harga, Pemerintah Diminta Subsidi Pertamina
Rencana pemerintah menerapkan kebijakan Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga di seluruh Indonesia, perlu dipersiapkan secara matang. Ekonom Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri meminta pemerintah membantu PT Pertamina (Persero) menjalankan kebijakan itu. Jika tidak, kebijakan ini berdampak pada kenaikan harga BBM non-subsidi.
Menurut Faisal Basri, kebijakan tersebut merupakan kewajiban sosial pemerintah untuk keadilan di masyarakat. Jadi, Pertamina tidak bisa dibiarkan berjalan sendiri karena akan mengerek harga BBM lainnya. Sebab, Pertamina harus melakukan subsidi silang.
"Pasti dia menggencet harga yang lain, Avtur dia (Pertamina) naikkan. Jadi rusak semua," kata Faisal di Jakarta, Kamis (3/11). (Baca: Pertamina Mulai Terapkan BBM Satu Harga di Tiga Daerah)
Selain itu, pemerintah perlu memberikan perhatian khusus kepada infrastruktur, seperti Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di daerah. Alasannya, minimnya infrastruktur inilah yang menyebabkan harga BBM mahal.
Contohnya, ketika melawat ke Selat Karimata bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu, Faisal menemukan hampir di beberapa tempat tidak memiliki fasiltias SPBU. Hanya ada distributor seperti Pertamini yang bukan merupakan lini usaha Pertamina. (Baca: Badan Usaha Akan Wajib Bangun SPBU di Daerah Terpencil)
Alhasil, harga Premium yang dijual melalui Pertamini mencapai Rp 7.500 per liter. Padahal, pemerintah menetapkan harga Premium di luar Jawa, Madura dan Bali hanya Rp 6.450 per liter. Sementara Solar sebesar Rp 5.150 per liter.
Di tempat yang sama, Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata Kementerian BUMN Edwin Hidayat Abdullah mendukung penerapan BBM Satu Harga melalui Pertamina. Namun, di sisi lain juga menyadari kebijakan itu berpotensi merugikan Pertamina.
Pemerintah perlu mensubsidi atau memberikan fasilitas berupa pesawat untuk memudahkan Pertamina dalam mendistribusikan BBM di wilayah terpencil. "Pasti berkurang marginnya, tapi tidak apa-apa, sementara (solusinya) itu, kalau Pertamina masih sanggup," kata dia. (Baca: Jual BBM Murah di Papua, Pertamina Hanya Rugi 2 Persen)
Meskipun ada potensi merugi, Kementerian BUMN tidak akan mengurangi setoran dividen Pertamina. "Artinya ke depan masih bayar dividen. Jadi nanti kerugiannya masih ditanggung Pertamina," kata dia.
