Alumi UI & LIPI Beri 8 Saran Atasi Corona, Salah Satunya Tiru Vietnam
Policy Center Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI) memberikan tujuh rekomendasi kepada pemerintah atas kajian kertas kerja kebijakan penanganan Covid-19 di Indonesia. Sedangkan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengusulkan satu hal, yakni pemerintah bisa tiru cara Vietnam atasi pandemi virus corona.
Ketua Policy Center ILUNI UI M Jibriel Avessina mengatakan, kajian kertas kerja tersebut melingkupi tiga aspek, yakni sosial politik, kesehatan masyarakat, dan ekonomi. Dari sisi sosial politik, ada dua rekomendasi yang diberikan.
Pertama, pemerintah harus membangun paktik solidaritas terpimpin dalam merumuskan kebijakan penanganan pandemi. Berdasarkan temuan tim Policy Center ILUNI UI, ada dua rancangan model penyelesaian pandemi yang diterapkan oleh negara lain.
(Baca: Rekor Tambahan 533 Kasus, Positif Virus Corona RI Jadi 13.645)
Model pertama dari Tiongkok. Polanya bersifat komando, koordinasi, dan perencanaan tersentral yang kuat. Model kedua merupakan pola penanganan Korea Selatan, yang menunjukkan pentingnya kepercayaan publik di masa pandemi.
"Indonesia harus dikolaborasikan. Mendengar dan menjangkau semua potensi yang ada, solidaritas terpimpin kami rekomendasikan," kata Jibriel saat video conference, Sabtu (9/5).
Menurutnya, Indonesia mempunyai modal sosial. Saat pandemi, banyak kalangan non-pemerintah ikut memberi bantuan sosial (bansos) pada masyarakat terdampak pandemi corona. Itu merupakan potensi, namun harus terarah.
Rekomendasi kedua, transparansi data. "Problemnya masih di data. Datanya harus sesuai agar masyarakat tidak bingung dan panik," ujar Jibriel.
(Baca: Pakar Sebut Tambahan Kasus Corona Mingguan di Indonesia Melandai)
Ketiga melingkupi aspek kesehatan masyarakat, dengan tes Polymerase Chain Reaction (PCR) masif. Harus ada penambahan lab deteksi minimal biosafety level (BSL) 2 yang mendukung kerja pemantauan.
Keempat, penerapan pengawasan berbasis Global Positioning System (GPS) untuk pasien (PDP) atau Orang dalam Pemantauan (ODP) Covid-19. "Ini harusnya di fase awal. Maret awal deteksi," kata dia.
Kelima melingkupi masalah ekonomi. Pemerintah pusat harus mengoptimalkan anggaran yang mencapai Rp 563,3 triliun untuk menangani pandemi, yang sepenuhnya berorientasi pada hasil dan aspek efisiensi.
Keenam, pemerintah pusat harus memastikan stimulus fiskal sudah diberikan. "Policy relaksasi harus efektif. Dari perusahaan leasing banyak yang belum dapat informasi regulasi terkait," kata Jibriel.
(Baca: Pemerintah Sebut BLT di 10 Ribu Desa Telah Cair, Rp 600 Ribu per KK)
Terakhir, prioritas sektor ekonomi. Di tengah pandemi, pemerintah harus memberikan dukungan pada sektor pertanian dan manufaktur. Sebab, kedua sektor ini mempunyai peran signifikan terhadap ekonomi dan padat karya.
Sedangkan Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Firman Noor menilai, pemerintah perlu meniru negara lain yang terbukti mampu menekan penyebaran pandemi, seperti Vietnam. "Komunikasi baik dari pemerintah Vietnam bisa memberikan motivasi sehingga muncul partisipasi dari masyarakat," kata dia.
Selain itu, Vietnam memiliki fasilitas kesehatan dan kemampuan ekonomi yang mirip dengan Indonesia. Berbeda dengan Tiongkok dan Korea Selatan yang sudah mumpuni secara ekonomi.
Dengan partisipasi masyarakat, Vietnam bisa meminimalkan penyebaran virus. Setelah mengumumkan 16 orang sembuh dari Covid-19, Vietnam hanya mencatatkan 76 tambahan kasus baru, itu pun impor.
(Baca: APBD-nya Terbesar, Mengapa DKI Jakarta Tak Ada Dana Lagi untuk Bansos?)
