Jokowi Beri Tenggat Pengendalian Corona di Pulau Jawa hingga Lebaran
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 memastikan pengendalian laju penyebaran virus corona di Pulau Jawa dalam dua pekan mendatang. Pasalnya, mayoritas kasus positif corona secara nasional berada di Jawa.
Dari data Gugus Tugas, 9.985 orang atau hampir 70% kasus positif corona Indonesia berada di Jawa. Sedangkan angka kematian akibat Covid-19 di pulau ini mencapai 814 orang atau 82% dari total jumlah pasien meninggal RI.
Jokowi memberi tenggat kepada Gugus Tugas untuk menyelesaikan tugas tersebut hingga Lebaran 2020 yang jatuh pada 24-25 Mei 2020. "Itu harus betul-betul kami gunakan (mengendalikan laju penyebaran corona di Pulau Jawa," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas melalui konferensi video, Selasa (12/5).
(Baca: Jokowi Minta Pelonggaran PSBB Dilakukan Secara Hati-hati )
Sebelumnya, Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo meminta agar berbagai daerah di Pulau Jawa yang jumlah kasus coronanya meningkat bisa mengusulkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Doni menilai PSBB efektif dalam menurunkan laju penyebaran corona.
Menurut Doni, efektivitas PSBB telah terbukti di Jakarta. Pada 5 April 2020 atau sebelum pembatasan, 50% jumlah kasus corona di Indonesia berada di Jakarta. “Setelah PSBB pada 5 Mei lalu, terjadi penurunan jumlah kasus terkonfirmasi di DKI Jakarta menjadi 39% dari nasional,” kata Doni.
Adapun, Doni berharap inisiatif PSBB datang langsung dari pemerintah daerah. Dengan demikian, pemerintah daerah bisa menyiapkan diri untuk menerapkan PSBB.
Selain itu, Doni menilai inisiatif pemerintah daerah dalam menerapkan pembatasan diperlukan agar koordinasinya jauh lebih baik. Alhasil, tidak terjadi peningkatan laju penyebaran corona karena tertular dari daerah sekitarnya.
“Di mana ada satu daerah yang telah menurun, sudah sangat berkurang, lantas akan bisa kembali lagi manakala ada perubahan mobilisasi dari masyarakat,” kata Doni.
(Baca: Jokowi Minta Evaluasi PSBB karena Penerapannya Dinilai Belum Efektif)
