Jokowi Minta Sistem Pendidikan Indonesia Mencontoh Empat Negara
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta sistem pendidikan Indonesia dapat mencontoh Australia, Finlandia, Jerman, dan Korea Selatan. Menurutnya, empat negara tersebut telah berhasil mengadaptasi sistem pendidikan untuk memenuhi kebutuhan perubahan di masa depan.
Kepala Negara menyatakan, Indonesia bisa mencontoh Australia untuk sistem pendidikan anak usia dini (PAUD). Kemudian, dari Finlandia, Indonesia bisa mencontoh sistem pendidikan dasar.
"Dari Jerman, Indonesia bisa mencontoh sistem pendidikan vokasi, dan dari Korea Selatan untuk (sistem) pendidikan tinggi,” kata Jokowi saat membuka rapat terbatas melalui konferensi video, Kamis (4/6).
Menurut Presiden, sistem pendidikan dari keempat negara tersebut perlu dicontoh Indonesia karena cara bekerja di masa depan jauh berbeda dengan apa yang ada saat ini.
Pasalnya, ada banyak perubahan besar yang terjadi di dunia saat ini, mulai dari disrupsi teknologi seperti penerapan otomatisasi, kecerdasan buatan, big data, dan internet of things (IoT).
Selain itu, ada perubahan demografi, profil sosioekonomi, pasar tenaga kerja, lingkungan di masa mendatang. Ada pula perubahan struktural yang sangat cepat akibat pendemi virus corona atau Covid-19. Hal ini membuat pembentukan SDM yang unggul di masa depan tidak bisa lagi berdasarkan ilmu yang dibentuk berdasarkan masa lalu, tapi masa depan.
(Baca: Persiapan yang Harus Dilakukan Pemerintah Sebelum New Normal Sekolah)
Adapun, Jokowi meminta pendidikan karakter tidak boleh dilupakan. Alasannya, pendidikan karakter merupakan hal yang penting dalam pembangunan mental dan karakter bangsa.
Ia pun meminta ada target-target yang terukur dari angka partisipasi pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Selain itu, perlu adanya target untuk perbaikan kualitas guru, kurikulum, infrastruktur sekolah, hingga distribusi pendidikan yang inklusif dan merata.
“Saya kira kita buat targetnya yang tinggi saja biar kita optimis, biar kita semangat,” kata dia.
Lebih lanjut, Jokowi mengingatkan bahwa kemampuan melakukan reformasi pendidikan tak hanya ditentukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).
Reformasi pendidikan, ia katakan, memerlukan dukungan komunitas pendidikan, kementerian/lembaga lain, masyarakat, pemerintah daerah, dan swasta. Sebab, reformasi pendidikan bukan hanya mencakup penyesuaian kurikulum, pedagogi, dan metode penilaian.
“Tapi juga menyangkut perbaikan infrastruktur, penyediaan akses teknologi, dan juga yang berkaitan dengan dukungan pendanaan,” katanya.
(Baca: Prioritaskan Keselamatan Anak, KPAI Minta Sekolah Dibuka Paling Akhir)
