Emil Salim Risaukan Pembangunan Ekonomi yang Abaikan Lingkungan
Mantan Menteri yang juga Ekonom Senior Emil Salim, mengungkap keprihatinannya terkait masalah pembangunan berkelanjutan berbasis lingkungan di Indonesia. Berdasarkan pengalamannya, pembangunan di Indonesia masih terpaku pada bidang ekonomi, namun tak dibarengi dengan pembangunan sektor lingkungan.
Emil mengatakan, konsep pembangunan yang dijalankan pemerintah saat ini masih berada pada jalur ekonomi. Menurutnya, ketika laju pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur naik, tapi tak terjadi kenaikan serupa di bidang sosial, kemasyarakatan dan lingkungn.
Padahal, konsep pembangunan berkelanjutan sudah dicanangkan sejak 1992. Artinya, pembangunan tak hanya seputar kegiatan ekonomi melalui peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) dan investasi.
(Baca: Pegiat Lingkungan Kritik UU Minerba Cerminan Dukungan Pada Investor)
"Tetapi juga pada dimensi pembangunan lain, yaitu pembangunan sosial dengan membangun manusia yang memiliki totalitas membangun dan lingkungan. Bagaimanan pola pembangunan tanpa merusak lingkungan," katanya dalam webinar Pembangunan Berkelanjutan: Menuju Indonesia Tinggal Landas 2045
Emil pun mengaku cemas, ketika membaca sebuat peraturan menteri yang yang memperbolehkan penebangan pohon langka dan menggantinya dengan tanaman komersial.
Aturan ini tercantum dalam Peraturan Menteri Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Nomor 106 tahun 2018, yang mengeluarkan sepuluh jenis tanaman dari daftar dilindungi. Sepuluh tanaman itu di antaranya, Palahlar Nusakambangan, Palahlar Mursala, Kokoleceran dan Kayu Ulin.
Begitupun dengan program energi Indonesia yang masih menempatkan energi fosil dengan persentase terbesar serta Undang-Undang Mineral dan Batu Bara (Minerba) yang memberi kesempatan perpanjangan kegiatan pertambangan.
(Baca: Investasi Hijau Dinilai Mampu Jadi Solusi Bisnis Usai Pandemi Corona)
"Bagaimana jika di atas tanah itu ada kekayaan hati yang bisa bermanfaat untuk jangka panjang? Jadi ada kerisauan, pembangunan kita terdominasi oleh ekonomi" ujar Emil.
Oleh karena itu, dia pun mengharapkann sebuah pembangunan yang teruntegrasi secara ekonomi, sosial dan lingkungan. Jangan sampai ekosistem alam terganggu oleh intervensi manusia.
"Semua harus buka mata, bahwa peranan ekonistem, lingkungan, dampak perubahan ekosistem sangat penting. Jadi jangan demi ekonomi, pohon dikorbankan, batu bara diperluas sehingga merusak alam dan sumber daya lainnya," ucap Emi yang juga menjabat sebagai Pembina Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (Kehati).
SDM Berkualitas
Dia pun mendorong aspek pembangunan sosial yang ditekananan pada faktor pembangunan manusia. Adanya sumber daya mausia (SDM) yang berkualitas bisa menjembatani gap pembangunan ekonomi dan lingkungan.
Emil mengaku heran Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah. Namun, kekayaan dan keaneka ragaman ini tak banyak digunakan.
Ini terbukti karena Indonesia masih bergantung pada impor beras, garam dan sejumlah kebutuhan dasar lain. "Jadi, ada sesuatu yang salah dalam pembangunan kita yang mengabaikan pembanguna SDM," katanya.
Oleh sebab itu, dengan diperolehnya bonus demografi, dia berhaap bisa dimanfaatkan pemerintah untuk meningkatkan kualitas SDM dalam negeri agar mampu menguasai teknologi dan membangun ekonomi secara berkelanjutan.
"Pak Jokowi perlu diberi tahu, bahwa masa depan Indonesia tak hanya ekonomi, tapi juga kualitas SDM lestari dalam ihtiar kita lepas landas di 2045," ujar dia.
(Baca: Sertifikasi Sawit Berkelanjutan Cukup Diatur Lewat Inpres)
Ekonom Universitas Indonesia Faisal Basri mengungkap aspek lain dari segi pertumbuhan ekonomi dan invetasi. Menurutnya, investasi Indonesia di era presiden Joko Widodo masih terbilang tinggi, bahkan investasi per PDB pun tak ada masalah,
Kendati demikian, investasi Indonesia dinilai tak berkualitas lantaran 70% dalam bentuk bangunan, masing-masing 10% mesin dan peralatan (equipment) sangat terbatas. Adapun persentasenya, jauh tertinggal dari Malaysia, Filipina dan Thailand.
Dia pun menyoroti masalah ekspor yang masih berbais komoditas. Komoditas ekspor berbasis nilai tambah bersifat medium dan berteknologi tinggi makin turun.
"Alhasil, kita mengeksplorasi batubara dan produksi batubara kita dikuasai oleh 6
perusahaan besar. Sawit pun merambah hutan, akhirnya oligarki karena semakin dikuasai orang-orang berpengaruh, " kata Faisal.
Sementara itu, Rektor Institur Pertanian Bogor (IPB) Arif Satria mengatakan, pemerintah kini dituntut oleh pembangunan yang lebih sustain, kendati memang masih menghadapi kendala.
Menurutnya, krisis lingkungan memiliki dampak kongkrit dari aspek sumber daya alam, khususnya ketahanan pangan. "Terjadi food lost and food waste," ujar Arif.
Dia pun menambahkan, persoalan krisis lingkungan juga terjadi akibat krisis tata kelola. Kegagalan pemerintah mengatur padara aktor yang berkpentingan terhadap sumber daya alam, sehingga aspek lingkungan tidak diperhatikan.
"Solusinya, bagaimana rasionalitas ekonomi diintegraikan dengan rasionalitas ekologi," katanya.
