BKPM Klaim RUU Omnibus Law Cipta Kerja Percepat UMKM Naik Kelas
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengklaim Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja mampu mempercepat kinerja Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk naik kelas. Hal ini dikarenakan pelaku usaha kecil dapat dipermudah mendapatkan izin usaha sehingga diharapkan bisa membuat usaha kecil makin berkembang.
Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan, selama ini UMKM selalu menjadi tulang punggung ekonomi nasional dengan sumbangan 60% terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain itu, sektor ini dinilai mampu menyerap 99,8% tenaga kerja atau setara 120 juta tenaga kerja.
Namun, dia mengakui pemerintah belum sepenuhnya hadir mendukung UMKM melalui fasilitas regulasi yang memadai.
"Kami ingin melalui Undang-Undang Omnibus Law ini, semua izin UMKM cukup lewat surat saja tidak perlu lagi melakukan pemberitahuan lain," kata Bahlil dalam diskusi daring di Jakarta, Selasa (4/8).
Selain mempermudah perizinan, BKPM pun mewajibkan pengusaha besar atau industri bekerja sama dengan UMKM. Sehingga perputaran bisnis dapat terdistribusi secara merata.
Pelaku UMKM juga diharapkan bisa semakin dipermudah pada saat membuka bisnisnya, terutama dalam mengurus izin Analisis Dampak Masalah Lingkungan (Amdal). Sebab, sebelum adanya beleid tersebut proses pengajuan Amdal sering berbelit-berbelit dan membutuhkan biaya yang mahal.
Hal ini lantas dikeluhkan pelaku UMKM yang kebanyakan memiliki modal terbatas. Contohnya ketika seseorang ingin membuka usaha perkebunan seluas 3.000 meter persegi dengan investasi hanya senilai Rp 600 juta, tetapi harus mengeluarkan biaya amdal hingga Rp 1 miliar.
"Ini karena banyak hantu yang bermain," kata dia.
Oleh karena itu, pemerintah ingin RUU Omnibus Law bisa menyederhanakan berbagai proses perizinan, yang bisa dinikmato investor besar maupun UMKM.
Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan, untuk menggeliatkan UMKM di tengah pandemi corona, pemerintah telah menyiapkan bantuan kredit modal usaha. Usulan ini telah disetujui melalui Rapat Koordinasi Terbatas bersama dengan kementerian terkait.
Selain itu, realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebanyak 60% akan diperluas bagi semua UMKM tidak hanya yang berbasis produksi. "Sebentar lagi aturannya akan terbit, plafonnya mencapai Rp 10 miliar sampai Rp 1 triliun agar membantu pemulihan," kata dia.
Sebagai informasi, RUU Omnibus Law hingga saat ini masih dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dalam perjalanannya, regulasi ini menuai pro-kontra.
Terbaru, penolakan kembali datang dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) melalui aksi demonstrasi yang digelar di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta pada Senin (3/8).
Presiden (KSPI) Said Iqbal, menyebut anggota dewan terkesan sangat memaksakan pembahasan draf aturan, sehingga menimbulkan kecurigaan akan adanya kepentingan tertentu. Pasalnya, pembahasan omnibus law tetap dilakukan meskipun dalam masa reses dengan alasan telah mendapatkan izin dari pimpinan DPR RI.
"Mereka patut diduga seperti sedang mengejar setoran dan ketakutan menghadapi rakyat dan kaum buruh yang sudah banyak menyampaikan penolakan,” kata Said melalui siaran pers yang diterima Katadata.co.id, Senin (3/8).
Gelombang aksi massa untuk memprotes RUU Cipta Kerja yang terkesan dibahas secara diam-diam akan terus dilakukan secara bergelombang di berbagai provinsi.
Puncaknya akan dilakukan demonstrasi besar-besaran pada tanggal 14 Agustus mendatang bersamaan dengan Sidang Paripurna DPR RI yang akan diikuti puluhan ribu buruh dari berbagai wilayah.
