Sulit Dapat Data Swasta, Pemerintah Siapkan Protokol Pertukaran Data
Data adalah komoditas yang paling bernilai di era digital. Tanpa aset fisik yang besar, valuasi perusahaan-perusahaan teknologi bisa diukur dari banyaknya data yang mereka miliki dan kelola.
Begitu pentingnya data di era digital, perusahaan-perusahaan itu berlomba melindungi data mereka. Begitu posesifnya dengan data, pemerintah pun terkadang sulit mendapatkannya. Hal itu diakui oleh Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset Nasional (Menristek/Kepala BRIN) Bambang Brodjonegoro.
“Yang ingin saya soroti, untuk membuat pemanfaatan data lebih optimal, perlu kesepahaman mengenai protokol pertukaran data,” ujarnya dalam webinar Katadata.co.id bertajuk The Power of Data: Data for Research and Innovation, Jumat (25/9).
Ia mencontohkan, pemerintah kini mengembangkan sejumlah aplikasi berbasis big data dan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) untuk menanggulangi pandemi Covid-19.
Berikut adalah Databoks mengenai penambahan kasus Covid-19 di Indonesia:
Pengembangan aplikasi itu tentunya memerlukan dukungan data dari berbagai fasilitas kesehatan. Namun, tanpa protokol pertukaran data, pemerintah harus menjalin kerja sama pertukaran data dengan tiap-tiap rumah sakit.
Contoh lain, menurut Bambang, saat Bappenas memerlukan data dari Telkomsel untuk mengukur dampak ekonomi Asian Games pada 2018 lalu. Karena tidak mungkin membeli data tersebut, pemerintah kemudian menjadikan Telkomsel sebagai sponsor acara.
“Kalau buat komersial, silakan negosiasi. Tapi kalau yang memerlukan data itu pemerintah atau untuk kebutuhan riset, seharusnya ada perlakuan berbeda,” kata Bambang.
Di pihak lain, Bambang juga menekankan pentingnya aspek interoperabilitas dan keamanan dalam protokol pertukaran data. Artinya, dari pihak pengguna, termasuk pemerintah pun harus menjaga data tersebut agar tidak bocor.
Di antara aplikasi yang tengah dikembangkan oleh Kementerian Riset dan Teknologi adalah Mobile Covid-19 Track. Aplikasi khusus dokter ini dilengkapi dengan fitur analisis sebaran dan pergerakan pasien Covid-19. Fitur lainnya adalah pengelolaan alat pelindung diri (APD) secara spasial.
"Jadi, ini tujuannya benar-benar untuk melindungi dokter, tapi tidak dengan dokumen yang banyak atau berlebihan. Cukup dengan aplikasi di handphone," kata Bambang.
Kemenristek juga berencana membuat paspor kesehatan (health pass) terkait Covid-19 dengan AI dan big data. Melalui ini, masyarakat dapat mengetahui informasi kesehatan pribadinya dan data kesehatan orang lain di berbagai wilayah. "Sehingga ketika kita bergerak kita bisa mengetahui bagaimana kondisi kita dan sekitarnya. Ini menurut saya sangat penting," kata Bambang.
Selain pemerintah, perusahaan teknologi seperti Telkom dan Deloitte sudah menggunakan big data selama pandemi corona. Namun, tujuannya untuk meningkatkan pelayanan konsumen sampai pengembangan produk.
Head of Data Telkom Komang B Aryasa menyatakan, perusahaannya menggunakan big data untuk memberikan penawaran paket data berlangganan pada layanan streaming atau video on demand (VoD).
Sementara, Data Analytics Deloitte Tantiny Tanjung menyatakan big data membantu perusahaannya lebih mudah menyarankan sejumlah opsi bisnis kepada klien. Dengan begitu, proses konsultasi berjalan lebih efisien.
"Nah, dengan mengetahui apa saja value yang ingin ditangkap (klien), maka barulah kita membentuk rencana strategis, dan menangkap peluang lain untuk menghasilkan penghasilan baru," ujar Tantiny.
